Diduga Tidak Transparan, Walikota Diminta Tindak Kabid Darat Dishub

0
47
AtjehUpdate.com, LANGSA – Walikota Langsa Usman Abdullah,SE diminta untuk menindak tegas Kabid Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Langsa. Hal ini karena diduga yang bersangkutan tidak transparan hingga terjadi polemik terhadap pengelolaan dana perparkiran yang merupakan salah satu sumber andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa.

Permintaan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSM Gadjah, Puteh Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, diruang kerjanya kepada AtjehUpdate.com, Jum’at (14/7)
“Kami minta agar Pak Walikota dapat menindak Kabid darat Dishub Langsa karena ada dugaan tidak transparan soal uang parkir dan meninjau ulang serta mengevaluasi perangkat dinas dimaksud,” kata Sayed.
Gadjah Puteh juga menyesalkan terhadap lemahnya pengawasan oleh komisi terkait pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Langsa dalam menjalankan fungsinya.
Padahal sejumlah media telah mengangkat serta mempublikasikan isu miring terhadap pengelolaan dana perparkiran, salah satunya menyangkut setoran dana parkir di sejumlah tempat usaha waralaba yang ada di Kota Langsa.

“Dewan jangan diam saja, diminta untuk segera memanggil Dinas terkait guna mengklarifikasi permasalahannya, supaya dapat diketahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap pengelolaan dana perparkiran, jangan nanti ketika realisasi target PAD dari restribusi perparkiran tidak tercapai, para petugas parkir yang akhirnya dikambing hitamkan,” harap Sayed.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh sejumlah media, Dinas Perhubungan Kota Langsa diduga “tilep uang restribusi parkir” dari usaha waralaba, yakni Indomaret dan Alfamart yang tersebar dibeberapa titik dalam wilayah Kota Langsa.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari salah seorang penjaga usaha waralaba tersebut, bahwa mereka setiap bulannya menyetorkan uang parkir ke Dinas Perhubungan sebesar Rp2.500.000.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa, Samsul Bahri yang didampingi Kepala Bidang Darat, Bambang Suriansyah alias Agam, kepada awak media, Selasa (11/7/2017), membantah tudingan tersebut, mereka menuturkan bahwa pengutipan restribusi parkir di Kota Langsa sejak 1 Juli 2017, telah diserahkan kepada pihak ketiga.
Ia menjelaskan, untuk Jalan Ahmad Yani dikelola oleh Bukhari dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan menyanggupi untuk memenuhi target pengutipan restrubusi parkir sebesar Rp 500 ribu per hari.
Kemudian, Jalan TM Zein (Sebelah kimia Farma), Jalan T Umar, Jalan Sudirman, Jalan Iskandar Muda, Blang Pase, Jalan Syiah Kuala, kawasan matang Seulimeng dikelola oleh Alfian, dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan menyanggupi untuk memenuhi target pengutipan restribusi parkir sebesar Rp500 ribu per hari.
Lalu, Jalan TM Zein (Sebelah Masjid Raya Darul Falah), Jalan Pasar Baru, pajak pisang, pasar lama (Blang Seunibong, Gampong Teungoh, Gampong Blang), Jalan Pabrik Es dikelola oleh Dedi Rahmat dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan menyanggupi untuk memenuhi target pengutipan restribusi parkir sebesar Rp400 ribu per hari.
Tambah Samsul Bahri, untuk Jalan Pasar Ikan (Depan Kantor PP Lama, depan Kedai Kupi Nadar sampai ujung pasar ikan), dikelola oleh Husni Husin dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan, menyanggupi untuk menyetorkan uang parkir sebesar Rp1.200.000 per bulan. Sedangkan, untuk parkir wilayah pajak sayur dikelola oleh Syaifullah dan berdasarkan surat pernyataan, yang bersangkutan menyanggupi untuk menyetorkan uang parkir sebesar Rp2 juta per hari.
Sehingga jelas dalam hal ini, sambungnya, untuk usaha waralaba seperti Indomaret dan Alfamart, uang restribusi parkirnya langsung disetorkan kepada pengelola diwilayah masing-masing.
“Jadi yang mengutip restribusi parkir di Kota Langsa bukan Dinas Perhubungan, tapi pihak ketiga dan nantinya mereka baru menyetorkannya ke dinas melalui bendahara setiap bulannya,” ujar Samsul.[Tim]
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here