HTI Aceh Gelar Konfrensi Pers Tolak Perppu Ormas

0
57
AtjehUpdate.com, Banda Aceh – HTI Aceh menggelar Konfrensi Pers Tolak Perppu Ormas No 2 Tahun 2017, di kantor dakwah HTI Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis (20/7).
Acara tersebut dihadiri oleh ustad Ferdiansyah Sofyan, mantan Ketua HTI Aceh, ustad Rahmad Ibnu Umar, mantan Jubir HTI Aceh, Mizan Ajimuddin, Ketua DPD IMM, serta belasan pendukung dan sejumlah awak media.
Mantan Jubir HTI Aceh, Rahmad Ibnu Umar dalam konfrensi persnya menyatakan, tanggal 08 Mei 2017 yang lalu sudah dimulai wacana pembubaran HTI oleh Pemerintah, walaupun sebenarnya tuduhan dari pemerintah itu tidak jelas dan semua tuduhan itu ditujukan kepada ormas Islam.
“Perppu No 02 Tahun 2017 tentang Ormas dan Pencabutan SK Badan Hukum HTI oleh Kemenkumham RI sebenarnya adalah bencana untuk Indonesia, karena Pemerintah telah menzalimi ajaran agama Islam,” jelasnya.
Menurutnya, bencana ini terlihat seperti pengekangangan terhadap dakwah Islam, dan sama juga seperti larangan untuk beribadah bagi umat Islam.
“Ini semua bukan sebuah kebaikan, bukan sebuah kesatuan, semua adalah dusta, dimana usaha pemerintah yang dikatakan mempersatukan umat di Indonesia ?” ucap ustad Rahmad penuh tanda tanya.
Dikatakannya, hal ini seperti diktaktor baru yang lebih kejam dibandingkan masa Belanda dan Jepang, dimana kita tidak bisa membela diri untuk kepentingan umat Islam. Pemerintah sekarang sudah melanggar ayat suci, mereka juga melanggar peraturan mereka sendiri dimana negara Indonesia adalah negara hukum.
“Saat ini saya memandang Indonesia sama seperti negara Amerika, terhadap negara timur tengah, Amerika selalu mendiskriminasikan agama Islam adalah teroris, hal ini sudah di contoh oleh negara Indonesia yang selalu memojokkan ormas Islam,” tandas ustad Rahmad.
Mantan ketua HTI, ustad Ferdiansyah Sofyan dalam pernyataan sikapnya menyatakan, ada dua fakta yang terjadi saat ini, terbitnya Perppu No 02 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017, HTI dicabut dan dibubarkan, maka atas kejadian ini, HTI Aceh membuat konferensi pers terkait penolakan dan pembubaran HTI.
“Kami bersikap tegas dan menolak Perppu No 02 Tahun 2017 ini, dikarenakan pemerintah menuduh sebuah ormas Islam yang menujukan Ormas ini (HTI) adalah radikal, kemudian membubarkannya serta memberikan pidana bagi para pengurusnya baik secara administrasi maupun pidana penjara,” tegasnya.
Dalam pembubaran tersebut, sambung ustad Ferdian, anehnya tidak ada persidangan, tidak ada peringatan dan inilah namanya hukum karet yang terjadi di Indonesia. Pemerintah mengatakan HTI dibubarkan dikarenakan bertentangan dengan Pancasila dan peraturan NKRI dan paham lainya, semua itu disiasatkan kepada ormas Islam di Indonesia.
“Keputusan dari permerintah ini semena-mena yang tidak diberi peringatan dan dihentikan kegiatannya, jika memang HTI melanggar hukum dimana melanggar hukumnya? Pemerintah Indonesia mengatakan negara ini adalah negara hukum, namun nyatanya Pemerintah yang melanggar hukum,” sambungnya.
Ustad Ferdian menambahkan, pembubaran ini kami terima, namun kami akan menempuh jalur hukum untuk mengetahui dimana kesalahan kami dan dimana sisi kami yang melanggar hukum tersebut. Seluruh pengurus HTI di Aceh sudah tidak berlaku lagi, dan kami selalu menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak ada kegiatan lagi yang diselenggarakan oleh HTI, apabila ada kegiatan pengajian ataupun dakwah yang dilakukan oleh pengurus HTI Aceh, kegiatan yang kami lakukan tersebut merupakan kegiatan individu dan tidak mengatasnamakan HTI.
“Apabila kedepanya Pemerintah mencabut Perppu tersebut dan meresmikan kembali HTI menjadi Ormas Islam yang memiliki badan hukum, kami meminta kepada Pemerintah Indonesia agar membersihkan nama baik HTI yang sudah buruk saat ini,” harapnya.
“Kedepan, mungkin bukan hanya HTI yang akan dibubarkan, namun akan banyak Ormas Islam lainya yang akan dibubarkan, saya menyerukan kepada Ormas Islam diseluruh Indonesia untuk bersatu dan menolak Perppu ini,” seru ustad Ferdian.
Sementara, perwakilan Komando Aneuk Muda Alam Pedeung, Risky dan Tuanku Bahrul Waridin, turut menyampaikan pernyataan sikapnya, atas nama Komandan, pihaknya mendukung HTI dan menolak Perppu dari rezim Persiden Ir Joko widodo yang selalu memojokkan Ormas Islam.
“Saya memohon kepada para awak media, dimana saat ini banyak media yang mempolitisirkan suara Islam demi kepentingan orang kafir, kita semua yang hadir disini merupakan umat Islam, maka saya memohon kepada awak media agar mengajarkan kepada publik apa adanya,” himbaunya.
Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh, Mizan Aminuddin juga menyatakan hal senada, Perppu ini banyak menimbulkan kontroversi, kewenangan dari para pejabat pemerintah yang selalu memojokkan umat Islam sebagai unsur radikalisme, mengapa yang kita ketahui saat ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jelas-jelas suatu organisasi pemberontak dan bertujuan untuk memisahkan diri dengan NKRI tidak sehangat berita HTI saat ini ?
“Kami bersuara, mendukung HTI dan menolak Perppu No 2 tahun 2017, dimana peraturan tersebut sangat merisihkan Ormas Islam begitu juga Umat Islam di Indonesia,” tegasnya.
Ketua kebijakan Publik KAMMI Aceh, Ridho Rinadi juga turut menyatakan sikapnya, terkait dengan dukungan untuk HTI dan Penolakan Perppu dari para Ormas Islam.
“KAMMI Aceh yang tergabung dan bersatu dengan Ormas Islam lainya berencana akan melakukan aksi besar-besaran demi kesatuan dan keutuhan umat Islam,” pungkasnya.[Red]
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here