Rakernas III MUI Hasilkan Sikap Tegas Tentang Aliran Kepercayaan Dalam KTP

0
48
Rakernas MUI 2017, Bogor - Jawa Barat
Rakernas MUI 2017, Bogor - Jawa Barat

AtjehUpdate.com,- JAKARTA, Majelis Ulama Indonesia telah menyelesaikan Rakernas yang ke III, dan ditutup pada Rabu (29/11) di Kota Bogor, Jawa Barat. Telah menghasilkan beberapa rekomendasi terutama terkait putusan MK tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP.

Dimana MUI meminta kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah yang cerdas guna mencegah timbulnya kontradiksi dan kegaduhan di masyarakat. Yakni pemerintah wajib melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan terkait putusan MK tentang identitas pribadinya dengan sebuah ketentuan.

Dalam rekomendasi itu MUI juga meminta pemerintah dapat melakukan pencatuman identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kartu keluarga. Pemerintah dapat mencetak KTP yang mencantumkan kolom aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan.

Dalam rekomenasi Rakernas III MUI disampaikan sikap Majelis Ulama Indonesia terkait putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP yang sudah bersifat final dan mengikat sebagai berikut.

Pertama, MUI sangat menyesalkan putusan MK tersebut. Putusan MK dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia karena putusan tersebut berarti telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.

Baca Juga  Napi Lapas Kelas II B Langsa Melarikan Diri, Diduga Berkat Bantuan Sipir

Kedua, MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Ketiga, MUI berpendapat seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak dan aspiratif.

Keempat, MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, MUI sapakat bahwa pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here