AtjehUpdate.com, Kualasimpang – Tingginya angka anak putus sekolah di
Aceh Tamiang merupakan sebuah keprihatinan yang harus dicarikan solusi nya
secara bijak, terutama para pemegang kekuasaan yang ada hari ini. Demikian
disampaikan oleh wakil ketua DPRK Aceh Tamiang, 
Juanda, SIP. Menurutnya, kita harus prihatin dengan kondisi ini, dimana
angka anak putus sekolah sangat tinggi, yaitu mencapai angka 5.063 orang pada
tahun 2016.
“Semestinya dengan
alokasi APBK Tamiang yang besar untuk sektor pendidikan, yakni 20 persen dari
anggaran belanja daerah, masalah di dunia pendidikan seperti putus sekolah akan
terselesaikan,” ungkap Juanda kepada sejumlah wartawan saat berbincang
santai disalah satu warung kopi ternama di Karang Baru, Selasa (16/5).
Menurutnya, DPRK Aceh
Tamiang akan mendorong pihak eksekutif, tidak hanya SKPK yang tupoksinya
terkait langsung, tetapi pemangku kepentingan lainnya, untuk mencari tahu akar
masalah serta solusi penyelesaian terhadap tingginya angka putus sekolah di
Aceh Tamiang. Bisa jadi, putus sekolah ini disebabkan oleh perekonomian
keluarga yang lemah dan imbas dari kemiskinan keluarga, sehingga orang tua dan
peserta didik mengambil jalan pintas untuk berhenti sekolah tanpa berpikir
panjang demi masa depan si anak.
“Jika benar angka
5.000-an siswa putus sekolah ini, maka dapat disamakan juga kita berpotensi
akan kehilangan generasi emas (lost generation) Aceh Tamiang, ini tanggung
jawab kita bersama, tidak hanya SKPK terkait,” tukasnya.
Juanda menjelaskan, bahwa
pendidikan adalah hak setiap anak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi, amat
disayangkan jika Pemerintah sudah menyediakan anggaran, sarana dan prasarana,
tetapi disisi lain, anak selaku penerima manfaat tidak mendapatkan pendidikan,
dan malah putus sekolah.
Selain itu, sekolah adalah
jembatan bagi anak-anak Tamiang untuk mencapai cita-citanya. Apalagi kita sudah
masuk di era globalisasi, dimana salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan
adalah pendidikan. “Bagaimana kita mau bersaing dengan bangsa lain jika
anak-anak kita, khususnya putra-putri Aceh Tamiang putus sekolah,”
tambahnya.

“Bila perlu, di Aceh
Tamiang dibentuk semacam Satuan Tugas (Satgas) Anti Putus Sekolah, yang lintas
sektoral, melibatkan pemerintah, komite sekolah, pemerhati pendidikan, LSM,
akademisi dan jurnalis, yang tupoksinya mencari tahu akar masalah penyebab
putus sekolah serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya. “Kami di DPRK
siap mendukung jika pihak eksekutif melakukan hal ini,” terang Juanda.[Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here