Sebuah tulisan soal kekonyolan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kota Langsa yang menerima dirinya sebagai Kota Tanpa Identitas.

Oleh : Nuriza Auliatami

AtjehUpdate.com,- Kualasimpang, Ada yang perlu kita luruskan dalam pemikiran masyarakat Aceh Tamiang soal Pelaksanaan kegiatan “Rentak Melayu Raya” yang dilaksanakan di kota Langsa. Hal ini terkait penghakiman tanpa pembelaan oleh masyarakat terhadap pemerintah daerah kabupaten Aceh Tamiang tentang kegiatan tersebut.

Kita musti hati-hati betul, Kepala dan pikiran kita musti selaras, sebagai masyarakat berbudaya, kita perlu menarik benang merah, titi penghubung, ataupun bahasa kerennya itu Korelasi dalam cara berpikir kita sebagai masyarakat yang gemar menjadi “Hakim Dadakan”.

Sebagai hakim, kita perlu melihat reka adegan, runut kejadian, hingga hukum apa yang dilanggar dalam suatu kejadian, agar dapat menjadi hakim yang benar-benar arif, bijaksana dan terkenal, sehingga setidaknya satu ketukan palu yang kita hadirkan dapat melahirkan puluhan bahkan ratusan juta. Ya, tentu saja hal itu hanya dapat kita temui pada transaksi didalam toilet, dibawah meja atau dalam bungkus cerutu yang diselipkan kedalam saku kantong.

Etika ketimuran yang mendarahdaging dan menjadi sugesti terhadap genetika pada manusia berbudaya seperti kita, justru menjadi cemeti yang dapat memecut kita sewaktu-waktu ketika perihal etika tak lagi menjadi seksi untuk diperhatikan sebagai suatu dasar sosial masyarakat.

Mengaku sebagai manusia berbudaya, tentu bukan sekadar manis gula di ujung bibir saja. Sebab menjadi manusia berbudaya, kita musti berbudi dan berdaya.

Budaya, tentu berbeda artinya dengan kultur. Kita musti jeli melihat kesamaran ini. Budaya berasal dari bahasa sanskerta, Buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal) dan diartikan sebagai “hal-hal yang berkaitan budi dan akal manusia”. Sedangkan kultur (Culture (inggris), cultuur (Belanda)) berasal dari bahasa latin, Colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan. Sehingga kemudian pengertian itu berkembang menjadi “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”.

Dapat disimpulkan bahwa, Budaya, menyoal tentang akal budi manusia, atau lebih kompleksnya adalah suatu pola hidup menyeluruh, baik itu agama, adat istiadat, bahasa, hingga mata pencaharian. Sedangkan kultur, ada yang dikorbankan didalamnya, baik itu tenaga, pikiran, keuangan, atau hal apapun dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sederhananya, didalam konsep kultur, kita harus mengorbankan satu guna mendapatkan sepuluh.

Aspek budaya turut menentukan bagaimana perilaku komunikatif seseorang. Budaya kemudian menjadi suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Keistimewaan tersebut kemudian membentuk suatu tatanan makna dan nilai logis yang diterapkan oleh komunitas kebudayaan itu menjadi alat memperoleh martabat dan pertalian hidup antar persona dalam sistem kebudayaan tersebut.

Maka sudah barang tentu, jika keistimewaan tersebut kemudian diakuisisi oleh komunitas lain, adalah penghinaan yang sangat mendalam bagi pemilik kebudayaan asli yang telah melalui proses penyelesaian masalah, pencarian jati diri, pendakian ke puncak gunung akademikus, melakukan perenungan mendalam, dan turun ke lembah-lembah masyarakat untuk menyebarkan ajaran kebijaksanaan yang telah ia lakukan.

Tak ubahnya fenomena penyelenggaraan “Rentak Melayu Raya” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Penunjukan kota Langsa sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan akbar berbasis budaya tersebut, murni menjadi sebuah keblunderan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan program kerjanya.

Apalagi jika yang menjadi alasan adalah bahwa Kota Langsa menjadi “Daerah Pesisir Timur” yang ada di provinsi Aceh. Sungguh, ini yang saya sebutkan sebagai inkorelasi (ketidakselarasan) dalam berpikir dan bertindak oleh pemerintah provinsi.

Lalu bagaimana dengan Aceh Tamiang? Kurang pesisir apa lagi wilayah Sungai Kuruk dan Pusong?

Tentu dalam pengambilan keputusan tentang tempat penyelenggaraan kegiatan provinsi tersebut, terdapat berbagai rangkaian proses pralaksana kegiatan, mulai dari pengajuan program kerja pada MusRenBangProv, hingga proses lobi (penawaran dan penakaran dengan rasionalisasi). Untuk saat ini, kita tentu tidak dapat mengetuk palu bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak mampu menjadi pelaksana pada kegiatan tersebut. Berbeda soal profesionalisme Pemerintah Provinsi Aceh dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Silahkan saja kita ragukan bersama, itu hak kita!

Bagaimana pula nasib Kota Langsa sebagai daerah yang menyanggupi diri menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan? Ya, mari kita pikirkan bersama.

Kota Langsa sebagai daerah yang juga berada di wilayah pesisir timur Provinsi Aceh, dikenal sebagai kota yang menjadi buah bibir masyarakat sebab keberhasilan Toke Su’um dalam memanajemen pembangunan kota yang ia pimpin. Sepengalaman penulis menjadi perantau di kota Langsa sejak 2008 s/d 2011 yang lalu, kota Langsa sebelumnya hanyalah kota retribusi saja. Atau sebut saja sebagai kota penuh kegersangan, panas!

Menelisik kepada kebiasaan, adat istiadat, dan perilaku sosial yang berkembang pada masyarakat Kota Langsa, basis kebudayaan Aceh sangatlah kental dan tampak hingga pori-pori dari kehidupan masyarakat kota Langsa. Sebut saja penggunaan bahasa Aceh yang menjadi bahasa ibu dari kota tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa “SANGAT TIDAK TEPAT SASARAN” apabila pemerintah provinsi melaksanakan kegiatan Rentak Melayu Raya di Kota Langsa.

Ini bukan saja menjadi sebuah penghinaan yang amat dalam bagi suku perkauman melayu Tamiang yang mendiami wilayah Aceh Tamiang.

Bukan hanya itu, dengan akal sehat, kita akan berpikir bahwa Kota Langsa yang sedang terbangun dengan apik dan cemerlang itu, malah masuk kedalam ke-blunder-an yang diciptakan pemerintah Provinsi Aceh. Sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa Kota Langsa adalah kota tanpa identitas diri.

Dengan begitu, kegiatan “Rentak Melayu Raya” di Kota Langsa oleh pemerintah Provinsi Aceh layak menyandang gelar “TIDAK LAYAK TANPA PENGECUALIAN”.

(Penulis adalah Masyarakat Aceh Tamiang. Mahasiswa Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU Program Beasiswa Kemenpora RI. Pengkaji Perencanaan Kebudayaan dan Kepemudaan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here