AtjehUpdate.com,- Banda Aceh, Badan
Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh mengadakan diskusi publik
dalam rangkaian peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema menjaga
Kebhinnekaan dan Toleransi Indonesia. Selasa, 22 Agustus 2017.
Diskusi yang menfokuskan
pada kajian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut menghadirkan tiga
narasumber, yaitu Prof. Drs Yusni Sabi Ph.D, Tgk H Faisal Ali, dan Kurniawan
SH, L.MM.
Ketua Umum BADKO HMI Aceh,
Mirza Fanzikri M.Si dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini selain dalam
rangka memperingati hari kemerdekaan Republik ini juga sebagai diskusi rutin
yang sifatnya kegiatan dua bulanan. Tujuannya sebagai wadah aktualisasi kader
dan mahasiswa dalam mengasah daya kritis dan intelektual mahasiswa.
“Diskusi ini kita
adakan untuk merespon isu kebangsaan dan keummatan yang sedang marak menjadi
perbincangan di tanah air. Apalagi terkait Perppu Ormas yang sudah menjadi
landasan hukum dari pemerintah, kami merasa terpanggil untuk mendiskusikan guna
memberi pencerdasan kepada kader dan masyarakat melalui materi yang disampaikan
pemateri” ujar Mirza.
Ketua Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Prof Drs Yusni Sabi Ph.D  yang menyampaikan materi pertama berpendapat
bahwa Perppu Ormas yang telah dikeluarkan pemerintah ini memiliki niat dan
tujuan yang bagus demi ketertiban ormas yang sesuai dengan dasar negara. Guru
Besar UIN Ar-Raniry ini mengajak masyarakat untuk menjaga solidaritas dan
persatuan antar suku, agama, ormas dan kelompok demi kepentingan NKRI.
“Mencintai dan
menjaga negara adalah tugas seorang muslim yang punya nilai ibadah, maka
melawan radikalisme dan terorisme adalah ibadah,” ujar Yusni Sabi yang
juga alumni HMI.
Ketua PW Nahdatul Ulama
(NU) Aceh, Tgk H Faisal Ali dalam penyampaian materinya mengatakan tidak ada
yang salah dengan Perppu Ormas. Menurutnya perppu Ormas mengatur tentang
batas-batas toleransi terhadap Ormas di Indonesia.
Wakil ketua MPU Aceh yang
akrab disapa Lem Faisal itu mengumpamakan toleransi dalam negara  seperti toleransi dalam ibadah shalat.
“Dalam shalat, ada
perbedaan yang dibolehkan asal tidak mengurangi rukun dan syarat sahnya shalat.
Begitu juga dengan Ormas, boleh saja berbeda asal tidak merongrong dasar negara
yaitu UUD 1945 dan pancasila,” jelasnya.
Kurniawan SH L.MM yang
berbicara dalam kapasitas Ketua Laboratorium dan Klinis Hukum Fakultas Hukum
Unsyiah berpendapat bahwa Perppu ini belum final, masih ada harapan untuk
direvisi melalui mekanisme penetapan menjadi UU oleh DPR RI.
Menurut Kurniawan,
“Ada beberapa hal yang dinilai Perppu Ormas ini lebih baik, yaitu dalam
hal memberikan sanksi pidana kepada Ormas yang bertentangan dengan dasar
negara,” katanya.
Namun demikian, ada juga
yang keliru dengan Perppu tentang Ormas terkait dengan pengambilan keputusan
dalam pembubaran ormas. Menurutnya, kewenangan pemerintah memberhentikan dan
membubarkan Ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan dianggap telah mengabaikan
prinsip negara hukum.
“Pemerintah dan DPR
RI harus mengkaji ulang aturan yang mengabaikan mekanisme peradilan dalam
menentukan suatu Ormas bersalah atau tidak,” kata Kurniawan.[Najmi]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here