Bertemu Wapres, Wali Nanggroe Bahas Aceh Terkini

0
138

AtjehUpdate.com, – JAKARTA,  Pertemuan khusus Wali Nanggroe Aceh dan Pimpinan Partai Aceh dengan Wakil Presiden Jusuf Kala membicarakan perkembangan MoU Helsinki dan UUPA serta kondisi terkini di Aceh, Selasa (20/3/2018).

Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam dari jam 10.00 WIB di ruang kerja Wapres Jusuf Kala. Dipimpin oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Machmud Alhaytar dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kala, hadir juga para tokoh antara lain H Muzakir Manaf (Mualem), Kamaruddin Abubakar (Aburadak) Sekretaris Jenderal PA Pusat, H Fachrul Razi, MIP (Senator DPD RI Asal Aceh), Dr  Rafiq (Staf Khusus Wali Nanggroe).

Pembahasan berupa beberapa agenda penting antara lain menagih janji implementasi MoU Helsinki dan UUPA termasuk masalah Bendera, perkembangan Partai Aceh terkini, permasalahan wakaf Baitul Asyi, Persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024, pelaksanaan PP kewenangan Aceh dan PP Migas serta Kepres Pertanahan, serta Daerah Otonomi Aceh (DOB) di Aceh.

Wali Nanggroe mendorong JK (Sebutan Jusuf Kala) menyelesaikan masalah realisasi MoU Helsinki sebelum masa jabatan sebagai Wakil Presiden yang akan berakhir pada tahun 2019.

“Semangat perdamain harus dijaga, dan Pak Jk  merupakan bagian penting dari perdamaian Aceh,” tegas Wali Nanggroe.

Aburadak menyampaikan perkembangan Partai Aceh yang baru saja melaksanakan Musyawarah Besar dan menetapkan H Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum Partai Aceh terpilih.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan pelantikan,” kata Aburadak.

Sementara itu, Mualem menjelaskan persiapan Aceh menjadi tuan rumah PON 2024 serta meminta dukungan dari Wapres JK. Mualem yang juga Ketua Umum KONI Aceh siap menjadikan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 bersama Sumatera Utara.

Mualem juga menagih janji pemerintah pusat berkaitan dengan implementasi MoU Helsinki yang saat ini belum terealisasi secara penuh.

Sementara itu, Fachrul Razi, menjelaskan beberapa masalah yang berkembang berkaitan dengan turunan UUPA yang belum selesai seperti Bendera Aceh serta kendala dan hambatan implementasi PP Migas dan PP kewenangan Aceh termasuk Perpres Pertanahan di Aceh.

Fachrul Razi meminta wapres untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di Aceh.  Kebijakan pusat melalui Mendagri yang masih melemahkan kewenangan Wali Nanggroe baik secara wewenang maupun anggaran Lembaga Wali Nanggroe sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan keberadaan lembaga itu di Aceh.

Masalah yang meresahkan rakyat Aceh yaitu adanya keinginan pemerintah pusat untuk mengelola investasi di tanah waqaf Baitul Asyi di Mekkah. Penolak tindakan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan surat wasiat waqaf Habib Bugak.

Diharapkan adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui wapres kepada kondisi keluarga keturunan Habib Bugak di Aceh yang hidup sangat memprihatinkan secara ekonomi di Aceh dan ini tidak sesuai dengan jasa almarhum Habib Bugak.

Pengakuan hukum dan kompensasi ekonomi kepada pihak keluarga keturunan Habib Bugak. “Bahkan makam Habib Bugak di Aceh kurang terurus serta sangat memprihatinkan,” jelas Fachrul Razi kepada Jusuf Kala.

Wapres ketika menanggapi masalah Baitul Asyi bahwa ide investasi di tanah waqaf Baitul Asyi masih berupa wacana saja, karena pemerintah punya 100 Triliun dana haji yang hanya bisa di investasikan pemerintah pusat di Saudi Arabia. Jusuf kala mengakui bahwa pemerintah pusat juga tidak mudah dapat mengelola Baitul Asyi tersebut karena merupakan tanah wakaf.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here