AtjehUpdate.com,- Kualasimpang, Ratusan buruh perkebunan PT Semadam kembali melakukan demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Jumat (14/9) sore. Kali ini jumlah massa tiga kali lebih banyak dibanding demo sebelumnya. Sebab, ada 16 pimpinan unit kerja (PUK) perkebunan turut bergabung menggelar aksi solidaritas sesama pekerja.

Pengamatan di lapangan, karyawan tetap maupun buruh harian lepas (BHL) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPPP-SPSI)  Aceh Tamiang ini, berorasi di pelataran kantor wakil rakyat. Mereka tiba di gedung dewan sekitar pukul 14.45 WIB menggunakan sepeda motor dan mobil bak terbuka sambil meneriakkan yel-yel membawa poster dan spanduk sindiran. Aksi demonstran mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Aceh Tamiang, Polwan dan Satpol PP.

Tuntutan mereka masih sama, yaitu minta dipekerjakan kembali dan diberikan hak-hak normatifnya oleh perusahaan. Sebab, terdapat puluhan buruh PT Semadam tidak diterima bekerja pascamereka menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa.

Lewat pengeras suara, koordinator aksi, Asri Mansyur menyampaikan pernyataan sikap yaitu, minta kepada Komisi D DPRK Aceh Tamiang melakukan Pansus ke PT Semadam.

Pasalnya, banyak sekali pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan perkebunan itu diantaranya, menyangkut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Karyawan diminta bekerja meski hari libur. Tanggungan anak sesuai ketentuan PKB sebanyak tiga orang tidak pernah direalisasikan. Pekerja disuruh membayar 600 ribu/orang untuk membeli alat kerja dengan cara dipotong gaji, peninjaun premi setiap kenaikan UMP.

“Atas pelanggaran tersebut, DPRK dapat merekomendasikan kepada pemda Aceh Tamiang untuk mencabut izin usaha PT Seumadam,” kata Asri.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, Ketua DPRK, Fadlon dan sejumlah anggota dewan lainnya menemui massa diluar. Sekitar pukul 15.30 WIB, perwakilan karyawan sebanyak 10 orang diajak melakukan mediasi diruang Perpustakaan DPRK Atam. Mereka adalah, Tedi Irawan, SH (Ketua PC FSPPP-SPSI), Andis, Andriardi, Heri, Asri Mansyur (Ketua PUK di PT Semadam) Zemi Damanik, Selamet, Anton, Sugiyanto dan Yudi.

Hadir diruangan itu, Wakil Ketua I DPRK Atam, Juanda, Ketua Komisi A, Ismail sejumlah angota Komisi D, Asisten I Pemkab Atam, Mix Donald, Kadisnaker, Yusbar dan Kabag Ops Polres Aceh Tamiang, AKP Sukirno.

Bupati Aceh Tamiang, Mursil SH, M.Kn mengatakan, akan berusaha semaksimal mungkin membantu menyelesaikan masalah ini dan semua aspirasi karyawan akan kami perjuangkan bersama  DPRK Atam.

“Dalam dua hari ini kami akan adakan rapat khusus kepada pihak perusahaan untuk mencari hasil akhir permasalahan ini,” tandas bupati Mursil sembari berharap kepada para pengujuk rasa untuk menahan diri tidak berbuat anarkis yang dapat merugikan pengunjuk rasa maupun pemeritah daerah.

Ketua DPRK Atam, Fadlon mengatakan, pihaknya akan membuat kesepakatan mengambil langkah seperti Pansus untuk PT Semadam. “Setelah dilakukan pertemuan antara pimpinan daerah dan PT Semadam, DPRK akan merekomendasikan Pansus apabila upaya mediasi berjalan buntu,” katanya.

Ketua FC FSPPP-SPSI Aceh Tamiang, Tedi Irawan, SH meminta pemerintah esekutif dan legeslatif dapat memberi peringatan kepada PT Semadam untuk mempekerjakan kembali karyawan yang melakukan mogok kerja serta membayar gaji selama mogok.

Secara terpisah Direktur LSM Gadjah Puteh, Said Zahirsyah yang diberi kuasa oleh SPPP-SPSI dikonfirmasi media pascademo menyatakan, sejatinya persoalan PT Semadam sangat sederhana, kuncinya ketegasan dari bupati dalam hal ini pemda Atam.

Namun yang terjadi saat ini, pemda terkesan takut dengan perusahaan. Sikap bupati yang mendatangi managemen perusahaan, itu menjadi titik lemah bagi pemda, mereka (perusahaan) jadi besar kepala seolah-olah kedudukannya diatas pemda. “Mestinya kondisi ini berbalik, perusahaan yang minta koordinasi dan membangun komunikasi dengan pemda. Pemda jangan takut memberi sangsi bila adalah pelanggaran yang dibuat perusahaan,” tegas Said Zahirsyah yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (15/9).

Gadjah Puteh menilai, pemda Aceh Tamiang terkesan tidak serius menyelesaikan kasus tenaga kerja PT Semadam yang telah membuat karyawannya seperti sapi perah. Untuk itu DPRK Aceh Tamiang harus menggunakan hak Diskresinya dengan mengambil alih kewenangan bupati dan segera bentuk Pansus. “Bila terdapat pelanggaran, langkah terakhir yaitu harus cabut izin perusahaan PT Semadam,” pungkasnya.(CT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here