AtjehUpdate.com,- Jakarta, Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif di Pemilihan Umum 2019 Menurut Partai Demokrat bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan eks napi korupsi menjadi caleg juga bertolak belakang dengan rasa keadilan.

“Tadinya saya berharap keputusan MA mempertimbangkan juga norma moral yang seharusnya lebih tinggi dari hukum formal seperti UU. Para hakim seyogianya tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang juridis formal saja,” ujarnya seperti dilansir okezone, Minggu (09/16/2018).

“Sense of moral masyarakatnya seakan ditinggalkan. Ini pendapat saya pribadi ya,” tambah Renanda.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang di dalamnya memuat aturan larangan mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

“Iya sebagian (dibatalkan). Tapi, sebagian tidak dapat diterima karena cacat formalnya,” ucap Kepala Biro Hukum dan Media MA Abdullah saat dikonfirmasi, Jumat (14/09/2018).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here