AtjehUpdate.com, LANGSA – Walikota Langsa Usman Abdullah,SE
diminta untuk menindak tegas Kabid Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota
Langsa. Hal ini karena diduga yang bersangkutan tidak transparan hingga terjadi
polemik terhadap pengelolaan dana perparkiran yang merupakan salah satu sumber andalan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa.
Permintaan itu disampaikan
oleh Direktur Eksekutif LSM Gadjah, Puteh Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, diruang
kerjanya kepada AtjehUpdate.com, Jum’at (14/7)
“Kami minta agar Pak
Walikota dapat menindak Kabid darat Dishub Langsa karena ada dugaan tidak transparan soal uang parkir dan meninjau ulang serta mengevaluasi
perangkat dinas dimaksud,” kata Sayed.
Gadjah Puteh juga menyesalkan
terhadap lemahnya pengawasan oleh komisi terkait pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK)
Kota Langsa dalam menjalankan fungsinya.
Padahal sejumlah media
telah mengangkat serta mempublikasikan isu miring terhadap pengelolaan dana
perparkiran, salah satunya menyangkut setoran dana parkir di sejumlah tempat usaha
waralaba yang ada di Kota Langsa.
“Dewan jangan diam
saja, diminta untuk segera memanggil Dinas terkait guna mengklarifikasi
permasalahannya, supaya dapat diketahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap
pengelolaan dana perparkiran, jangan nanti ketika realisasi target PAD dari
restribusi perparkiran tidak tercapai, para petugas parkir yang akhirnya dikambing
hitamkan,” harap Sayed.
Seperti diberitakan
sebelumnya oleh sejumlah media, Dinas Perhubungan Kota Langsa diduga “tilep
uang restribusi parkir” dari usaha waralaba, yakni Indomaret dan Alfamart yang
tersebar dibeberapa titik dalam wilayah Kota Langsa.
Berdasarkan informasi yang
diperoleh wartawan dari salah seorang penjaga usaha waralaba tersebut, bahwa
mereka setiap bulannya menyetorkan uang parkir ke Dinas Perhubungan sebesar Rp2.500.000.
Plt Kepala Dinas
Perhubungan Kota Langsa, Samsul Bahri yang didampingi Kepala Bidang Darat,
Bambang Suriansyah alias Agam, kepada awak media, Selasa (11/7/2017), membantah
tudingan tersebut, mereka menuturkan bahwa pengutipan restribusi parkir di Kota
Langsa sejak 1 Juli 2017, telah diserahkan kepada pihak ketiga.
Ia menjelaskan, untuk
Jalan Ahmad Yani dikelola oleh Bukhari dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan
menyanggupi untuk memenuhi target pengutipan restrubusi parkir sebesar Rp 500
ribu per hari.
Kemudian, Jalan TM Zein
(Sebelah kimia Farma), Jalan T Umar, Jalan Sudirman, Jalan Iskandar Muda, Blang
Pase, Jalan Syiah Kuala, kawasan matang Seulimeng dikelola oleh Alfian, dan
berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan menyanggupi untuk memenuhi
target pengutipan restribusi parkir sebesar Rp500 ribu per hari.
Lalu, Jalan TM Zein
(Sebelah Masjid Raya Darul Falah), Jalan Pasar Baru, pajak pisang, pasar lama
(Blang Seunibong, Gampong Teungoh, Gampong Blang), Jalan Pabrik Es dikelola
oleh Dedi Rahmat dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan menyanggupi
untuk memenuhi target pengutipan restribusi parkir sebesar Rp400 ribu per hari.
Tambah Samsul Bahri, untuk
Jalan Pasar Ikan (Depan Kantor PP Lama, depan Kedai Kupi Nadar sampai ujung
pasar ikan), dikelola oleh Husni Husin dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan,
menyanggupi untuk menyetorkan uang parkir sebesar Rp1.200.000 per bulan.
Sedangkan, untuk parkir wilayah pajak sayur dikelola oleh Syaifullah dan
berdasarkan surat pernyataan, yang bersangkutan menyanggupi untuk menyetorkan
uang parkir sebesar Rp2 juta per hari.
Sehingga jelas dalam hal
ini, sambungnya, untuk usaha waralaba seperti Indomaret dan Alfamart, uang
restribusi parkirnya langsung disetorkan kepada pengelola diwilayah
masing-masing.
“Jadi yang mengutip
restribusi parkir di Kota Langsa bukan Dinas Perhubungan, tapi pihak ketiga dan
nantinya mereka baru menyetorkannya ke dinas melalui bendahara setiap
bulannya,” ujar Samsul.[Tim]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here