Ist
AtjehUpdate.com, Banda Aceh – Pengesahan
UU Pemilu tahun 2017 merupakan konspirasi pilitik nasional melalui lembaga
legislatif yang dimainkan oleh anggota parlemen, sebagai sebuah keputusan
politik dari kepentingan politik partai yang berkuasa. Kekhususan Aceh dianggap
sebagai pengganjal dari berbagai kepentingan politik nasional.
Menanggapi hal tersebut
Doktor Ilmu Politik UKM Malaysia, Dr. Taufik A Rahim, Phd mengungkapkan, bahwa
anggota DPR-RI asal Aceh belum tentu mampu mengatasinya, Partai Politik
Nasional pasti dan mesti menyuarakan kepentingan nasional, dari 13 Anggota
DPR-RI asal Aceh, cuma 10% yang menolak UU Pemilu 2017 ini, itupun abai dan
tidak berdaya serta hanya berada posisi “subordinate politik” tidak
mampu berbuat banyak terhadap kekhususan Aceh.

“Anggota DPR-RI asal
Aceh lebih banyak pada partai pendukung UU Pemilu, mereka pasti memperjuangkan
kepentingan politik partainya dan kekuasaan partai serta kelompok kekuasaannya,
konon pula menggunakan sistem demokrasi “voting”, sehingga atas nama
partai berada pada posisi memenangkan kehendak kekuasaannya,” keluh Taufiq.
Mereka “abai”,
sebenarnya bekerja pada gedung parlemen yang megah pada satu lokasi dan atap
memiliki staf dan tim ahli yang diberikan insentif untuk terus memantau,
mengikuti dan menelisik perkembangan UU Pemilu yang sedang dibahas menjadi
perhatian seluruh kalangan secara nasional. Jadi jelas-jelas Anggota DPR-RI
asal Aceh abai juga.
“Kekhususan Aceh yang
menjadi ganjalan sering sekali diusahakan dalam konspirasi politik nasional
dicabik-cabik, berusaha dihilangkan dalam berbagai keputusan dan kebijakan
politik nasional.” Ujarnya.
Meskipun UU No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai turunan dari kesepakata damai MoU
Helsinki antara GAM dan Pemerintahan RI dalam konteks politik international.
“Itu bukan menjadi
ukuran penting jika target-target kekuasaan nasional menjadi keinginan
kekuasaan untuk tetap berkuasa,” cetus Taufiq.
Permasalahan yang
menjadikan Kekhususan Aceh yang semakin terus diusahakan untuk dihilangkan oleh
para Pemimpin Nasional, agar menjadi catatan penting bagi Rakyat Aceh, jangan
terlalu banyak berharap pada anggota DPR-RI asal Aceh atau kepada anggota
DPR-RI.
“Mereka tetap abaikan
keinginan Rakyat Aceh, oleh Karena itu Rakyat Aceh harus cerdas dan bijaksana
menentukan pemimpinnya dan wakilnya,” kesalnya lagi.
“Seringkali Wakil
Rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif abaikan terhadap rakyat apabila
berhadapan dengan kelompok dan partainya. Rakyat hanya diperlukan pada saat
keinginan dan target politiknya memerlukan rakyat,” cetusnya.
Penggerusan serta pembonsaian
Kekhususan Aceh dengan melanggar pasal 57 dan 60 UUPA, ini sikap abai anggota
DPR-RI dan hanya berfikir untuk kepentingan politik Pemilu 2019.
“Naif sekali dan
sengaja mengangkangi Kekhususan Aceh yang melibatkan pihak international untuk
menyelesaikan konflik, agar kehidupan masyarakat Aceh aman dan
damai,”  tutup Taufiq.[Najmi]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here