Ist
AtjehUpdate.com, Banda Aceh -Wacana pemerintah
Aceh untuk melakukan modifikasi terhadap eksekusi hukuman cambuk secara
tertutup tidak memberikan jaminan bahwa para investor asing akan beramai-ramai
datang ke Aceh. Hal ini dikarenakan subtansi kritik yang disampaikan oleh
beberapa pihak terkait hukuman cambuk di Aceh bukanlah pada tatacara ataupun prosedur
eksekusi hukuman cambuk, melainkan hukum cambuk itu sendiri.
Dalam beberapa kritik yang
disampaikan oleh NGO HAM seperti Human Rights Watch (HRW), International
Amnesty (IA) dan ICJR, bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
terjadi saat hukuman cambuk dijadikan sebagai satu-satunya hukuman bagi pelaku
pelanggar Syari’at di Aceh dimana dalam perspektif HAM, hukuman cambuk tidak
sesuai dengan nilai-nilai universal HAM.
Pemerhati isu Hukum dan
HAM, Syafrizal S.H., LL.M mengatakan, HRW dengan keras juga menyampaikan kritik
terhadap vonis hukuman cambuk bagi pasangan Gay di Banda Aceh.
“HRW dengan tegas
meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan intervensi dan mencabut Qanun
Jinayat yang dianggap diskriminatif dan melanggar hak-hak dasar manusia,”
ujar Safrijal.
“Sehingga wacana
eksekusi cambuk secara tertutup tidak menyelesaikan permasalahan utama dan juga
tidak akan mengurangi perspektif negative terhadap pelaksanaan syariat islam di
Aceh,” tambahnya.
Lebih lanjut katanya,
pelaksanaan eksekusi cambuk secara tertutup dapat menimbulkan masalah baru bagi
Pemerintah Aceh nantinya, yaitu lahirnya ketidakpercayaan publik (public
distrust) terhadap pelaksaan hukuman cambuk di Aceh karena tidak adanya
transparansi yang memungkinkan timbulnya potensi ‘permainan’ antara aparat
penegak hukum dan terpidana.
“Public distrust
nantinya tidak hanya timbul dilingkaran para pihak yang mendukung hukuman
cambuk melainkan juga dikalangan para Aktifis HAM dan NGO HAM,” ujarnya.
Bagi pendukung hukuman
cambuk, Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Irwandi Yusuf dapat dinilai tidak pro
dalam penegakan syari’at islam, pun bagi penentang hukuman cambuk, eksekusi
secara tertutup akan membuat citra Pemerintah Aceh semakin buruk karena dapat
dianggap mendukung pelanggaran terhadap nilai dan prinsip HAM secara
terselubung.
“Kesan negatif yang
timbul dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh seharusnya dijawab dengan lugas
dan tegas oleh Pemerintah Aceh melalui dialog secara berkelanjutan dengan pihak
Asing baik dari aspek legalitas, budaya (nilai-nilai lokal),” imbuhnya.
“Kepercayaan
mayoritas masyarakat Aceh guna menyelaraskan posisi dan pandangan terkait
hukuman cambuk di Aceh bukan malah menciptakan polemik baru melalui wacana
melokalisir pelaksanaan hukuman cambuk karena hal tersebut sebuah solusi,”
kata Safrijal.
Terkait anggapan bahwa
pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh membuat para investor asing enggan masuk ke
Aceh mesti diteliti secara mendalam, apakah benar isu syari’at dan HAM menjadi
faktor penghambat utama investasi di Aceh?
“Ada baiknya
pemerintah pusat bersama pemerintah Aceh memperhatikan beberapa hal yang lebih
relevan diluar isu syari’at dan HAM guna menggenjot jumlah investasi di
Aceh,” harap Pemuda alumni salah satu universitas Australia tersebut.
Diantara percepatan yang
memberikan kemudahan proses permohonan dan izin investasi, penyediaan
infrastruktur penunjang misalnya enrgi/listrik yang masih menjadi masalah utama
sebagaimana yang disampaikan dalam hasil riset Growth Diagnostic oleh Bank
Indonesia (BI) pada tahun 2015 bahwa salah satu faktor penghambat investasi di
Aceh adalah persoalan energi/listirk.
Kemudian katanya hal
klasik yaitu iklim investasi yang baik termasuk kemanan dimana investor
harusnya bebas dari pungutan-pungutan gelap dari pihak-pihak tertentu.[Najmi]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here