AtjehUpdate.com,- Jakarta, Atas penyelesaian kasus HAM berat yang belum ada kemajuan,  Komnas HAM memberikan rapor merah bagi empat tahun kepemerintahan Presiden Joko Widodo

“Nilai merah untuk kasus yang HAM berat. Itu yang paling parah sama sekali tidak ada pergerakan nggak ada kemajuan,” terang Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir detik, Jumat (19/10/2018).

Ahmad mengatakan Komnas HAM telah memberikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Jaksa Agung sejak awal tahun 2002. Adapun kasus yang diserahkan diantaranya peristiwa 1965/1966, Peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsan tahun 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Selain itu,  tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan terakhir kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018. Namun dari rentetan itu belum ada yang diselesaikan sehingga Komnas HAM memberi nilai 0.

Komnas HAM juga memberikan nilai 40 untuk isu penyelesaian konflik agraria bagi pemerintah, menghargai upaya pemerintah mengembangkan program reforma agraria dan diaturnya Perpres nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria.

Ketiga, catatan Komnas HAM menyoroti kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan bereskpresi. Ia mencontohkan adanya kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di NTB, kasus persekusi pada ormas atau kelompok masa seperti yang dialami aktivis Neno Warisman di Riau.

“Pekerjaan rumah yang harus dilakukan memang masih cukup banyak oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan waktu yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaiannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanah dari konstitusi UUD 1945,” tutup Ahmad. (mai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here