AtjehUpdate.com,- Jakarta, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi pengakuan Sandiaga Uno soal biaya politik sebesar Rp 1 triliun. Ia menyinggung soal akar korupsi terkait isu biaya politik Sandi itu.

Menurutnya, KPK tidak terlalu merespon mengenai pengakuan biaya politik itu. Fahri melihat respon KPK yang terlihat tidak mengakhiri korupsi namun dibiarkan akarnya.

“Saya melihat respon @KPK_RI atas kasus ini menegaskan bahwa memang korupsi bukan mau diakhiri tetapi dibiarkan akarnya dan mewabah lalu menjadi momok. Seperti ada kehendak agar kita tetap punya untuk sibuk,” ujar Fahri seperti dikutip Jitunews dari akun Twitternya, pada hari Kamis (16/8).

“Saya punya observasi yang cukup luas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, kesimpulan saya bukan mau diakhiri tapi dibuat jadi mitos. Akarnya tidak dicabut tapi ceritanya dibuat kompleks sehingga korupsi kita terima sebagai nasib bangsa kita,” katanya.

Fahri menjelaskan mengenai menemukan akar masalah korupsi dari biaya politik yang dikeluarkan dari tiap kandidat.

“Padahal, kalau mau, sederhana saja. Kalau Sandi pribadi mengaku harus keluar Rp 1 triliun, maka biaya sebenarnya yang dikeluarkan setiap kandidat berapa. Kalau misalnya 5 triliun lalu sisanya siapa yang menanggung? Kalau tidak jelas berarti akar masalah ketemu,” jelasnya.

Menurutnya, jika porsi pembiayaan lebih banyak dari pengakuan Sandi maka sudah masuk dalam darurat pembiayaan politik.

“Kalau dalam politik ternyata porsi pembiayaan gelap lebih banyak dari yang terang seperti pengakuan Sandi itu berarti kita sudah masuk dalam darurat pembiayaan politik. Bikinlah terang maka korupsi akan hilang. Itu abjad kerja kalau mau korupsi hilang,” katanya.

Fahri juga memuji kejujuran Sand soal beban biaya politik Rp 1 triliun tersebut.

“Kejujuran Sandi bahwa ia siap menanggung beban biaya 1 triliu adalah mutiara. Paling tidak supaya kita mulai jujur terkait #BiayaPolitik2019 . Ia takkan kena delik apa-apa karena ia adalah calon. Pertanyaannya bagaimana dengan calon lain?” ujarnya.

“Kalau pasangan lain tidak ada yang mengaku membiayai, lalu siapa yang membiaya mereka? Ini uang tidak kecil. Bagaimana menjelas masuknya uang triliunan ke rekening kandidat sementara kebanyakan tidak dilaporkan?. Padahal UU mengatur pembatasan?” lanjutnya.

Fahri mengatakan, politik yang tidak jelas memerlukan regulasi agar lebih terang. Menurutnya, pengakuan Sandi soal biaya politik merupakan awal membersihkan politik yang tidak jelas.

“Jadi teorinya, politik itu tidak jelas, makanya Perlu regulasi supaya terang. Tapi semakin banyak yang tidak jelas politik akan memproduksi kerusakan sistem. Maka, langkah Sandi untuk mengumumkan adalah awal membersihkan politik dari yang tidak jelas,” kata Fahri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here