AtjehUpdate.com, Banda Aceh – HTI
Aceh menggelar Konfrensi Pers Tolak Perppu Ormas No 2 Tahun 2017, di kantor
dakwah HTI Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis
(20/7).
Acara tersebut dihadiri
oleh ustad Ferdiansyah Sofyan, mantan Ketua HTI Aceh, ustad Rahmad Ibnu Umar,
mantan Jubir HTI Aceh, Mizan Ajimuddin, Ketua DPD IMM, serta belasan pendukung
dan sejumlah awak media.
Mantan Jubir HTI Aceh,
Rahmad Ibnu Umar dalam konfrensi persnya menyatakan, tanggal 08 Mei 2017 yang
lalu sudah dimulai wacana pembubaran HTI oleh Pemerintah, walaupun sebenarnya
tuduhan dari pemerintah itu tidak jelas dan semua tuduhan itu ditujukan kepada
ormas Islam.
“Perppu No 02 Tahun
2017 tentang Ormas dan Pencabutan SK Badan Hukum HTI oleh Kemenkumham RI
sebenarnya adalah bencana untuk Indonesia, karena Pemerintah telah menzalimi
ajaran agama Islam,” jelasnya.
Menurutnya, bencana ini
terlihat seperti pengekangangan terhadap dakwah Islam, dan sama juga seperti
larangan untuk beribadah bagi umat Islam.
“Ini semua bukan
sebuah kebaikan, bukan sebuah kesatuan, semua adalah dusta, dimana usaha
pemerintah yang dikatakan mempersatukan umat di Indonesia ?” ucap ustad
Rahmad penuh tanda tanya.
Dikatakannya, hal ini
seperti diktaktor baru yang lebih kejam dibandingkan masa Belanda dan Jepang,
dimana kita tidak bisa membela diri untuk kepentingan umat Islam. Pemerintah
sekarang sudah melanggar ayat suci, mereka juga melanggar peraturan mereka
sendiri dimana negara Indonesia adalah negara hukum.
“Saat ini saya
memandang Indonesia sama seperti negara Amerika, terhadap negara timur tengah,
Amerika selalu mendiskriminasikan agama Islam adalah teroris, hal ini sudah di
contoh oleh negara Indonesia yang selalu memojokkan ormas Islam,” tandas
ustad Rahmad.
Mantan ketua HTI, ustad
Ferdiansyah Sofyan dalam pernyataan sikapnya menyatakan, ada dua fakta yang
terjadi saat ini, terbitnya Perppu No 02 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017, HTI
dicabut dan dibubarkan, maka atas kejadian ini, HTI Aceh membuat konferensi pers
terkait penolakan dan pembubaran HTI.
“Kami bersikap tegas
dan menolak Perppu No 02 Tahun 2017 ini, dikarenakan pemerintah menuduh sebuah
ormas Islam yang menujukan Ormas ini (HTI) adalah radikal, kemudian
membubarkannya serta memberikan pidana bagi para pengurusnya baik secara
administrasi maupun pidana penjara,” tegasnya.
Dalam pembubaran tersebut,
sambung ustad Ferdian, anehnya tidak ada persidangan, tidak ada peringatan dan
inilah namanya hukum karet yang terjadi di Indonesia. Pemerintah mengatakan HTI
dibubarkan dikarenakan bertentangan dengan Pancasila dan peraturan NKRI dan
paham lainya, semua itu disiasatkan kepada ormas Islam di Indonesia.
“Keputusan dari permerintah
ini semena-mena yang tidak diberi peringatan dan dihentikan kegiatannya, jika
memang HTI melanggar hukum dimana melanggar hukumnya? Pemerintah Indonesia
mengatakan negara ini adalah negara hukum, namun nyatanya Pemerintah yang
melanggar hukum,” sambungnya.
Ustad Ferdian menambahkan,
pembubaran ini kami terima, namun kami akan menempuh jalur hukum untuk
mengetahui dimana kesalahan kami dan dimana sisi kami yang melanggar hukum
tersebut. Seluruh pengurus HTI di Aceh sudah tidak berlaku lagi, dan kami
selalu menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak ada kegiatan lagi yang diselenggarakan
oleh HTI, apabila ada kegiatan pengajian ataupun dakwah yang dilakukan oleh
pengurus HTI Aceh, kegiatan yang kami lakukan tersebut merupakan kegiatan individu
dan tidak mengatasnamakan HTI.
“Apabila kedepanya
Pemerintah mencabut Perppu tersebut dan meresmikan kembali HTI menjadi Ormas
Islam yang memiliki badan hukum, kami meminta kepada Pemerintah Indonesia agar
membersihkan nama baik HTI yang sudah buruk saat ini,” harapnya.
“Kedepan, mungkin
bukan hanya HTI yang akan dibubarkan, namun akan banyak Ormas Islam lainya yang
akan dibubarkan, saya menyerukan kepada Ormas Islam diseluruh Indonesia untuk
bersatu dan menolak Perppu ini,” seru ustad Ferdian.
Sementara, perwakilan
Komando Aneuk Muda Alam Pedeung, Risky dan Tuanku Bahrul Waridin, turut
menyampaikan pernyataan sikapnya, atas nama Komandan, pihaknya mendukung HTI
dan menolak Perppu dari rezim Persiden Ir Joko widodo yang selalu memojokkan
Ormas Islam.
“Saya memohon kepada
para awak media, dimana saat ini banyak media yang mempolitisirkan suara Islam
demi kepentingan orang kafir, kita semua yang hadir disini merupakan umat
Islam, maka saya memohon kepada awak media agar mengajarkan kepada publik apa
adanya,” himbaunya.
Ketua Umum DPD Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah Aceh, Mizan Aminuddin juga menyatakan hal senada, Perppu
ini banyak menimbulkan kontroversi, kewenangan dari para pejabat pemerintah
yang selalu memojokkan umat Islam sebagai unsur radikalisme, mengapa yang kita
ketahui saat ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jelas-jelas suatu
organisasi pemberontak dan bertujuan untuk memisahkan diri dengan NKRI tidak
sehangat berita HTI saat ini ?
“Kami bersuara,
mendukung HTI dan menolak Perppu No 2 tahun 2017, dimana peraturan tersebut
sangat merisihkan Ormas Islam begitu juga Umat Islam di Indonesia,”
tegasnya.
Ketua kebijakan Publik
KAMMI Aceh, Ridho Rinadi juga turut menyatakan sikapnya, terkait dengan
dukungan untuk HTI dan Penolakan Perppu dari para Ormas Islam.
“KAMMI Aceh yang
tergabung dan bersatu dengan Ormas Islam lainya berencana akan melakukan aksi
besar-besaran demi kesatuan dan keutuhan umat Islam,” pungkasnya.[Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here