AtjehUpdate.com, LANGSA – Dinas Syariat Islam
(DSI) Kota Langsa menolak anggaran kegiatan Islamic Festival piala Wali Kota
Langsa senilai Rp 100 juta yang masuk ke DPA-SKPK DSI setempat tahun anggaran
2017.
Penolakan itu menurut DSI karena
usulan anggaran kegiatan tersebut sebelum pengesahan di APBK 2017 tidak mereka
usulkan maupun ketahui. Tiba-tiba sudah muncul di pos anggaran DSI Langsa.
Kepala DSI Kota Langsa,
Drs H Ibrahim Latif MM, yang mengirimkan realis kepada wartawan, Rabu (9/8)
mengatakan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa menolak anggaran kegiatan
Islamic Festival trophy Walikota Langsa sebesar Rp 100 juta yang masuk ke
DPA-SKPK DSI tahun ini tersebut.
“Selain tidak ada
kami usul, Kami juga menilai anggaran itu adalah anggaran penumpang gelap, maka
kita tolak untuk dibuat kegiatannya,” sebutnya.
Ditambahkan Ibrahim Latif,
penolakan tersebut juga sebagai salah satu cara menyelamatkan uang negara.
Kendatipun pihak LSM Gadjah Puteh selaku pihak pengusul anggaran tersebut,
namun yang diusulkan ini tanpa sepengetahuan DSI atau sesuai prosedurnya.
“DSI juga telah
melaporkan kepada komisi II DPRK Langsa, dan kita tetap berprinsip kegiatan itu
kita tolak, karena diusul tanpa melalui prosudur dan tanpa sepengetahuan
dinas,” sebutnya lagi
Dikatakan Kepala DSI ini,
pihaknya tidak mau terjebak dengan anggaran kegiatan itu yang dinilainya tidak
jelas dan kembali ditegaskanya bahwa penolakan ini untuk menyelematkan uang
negara. “Kita tidak mau buang uang pada kegiatan yang tidak bermanfaat,
walaupun itu kegiatan agama” imbuh Ibrahim Latif.
Ketua Komisi II DPRK
Langsa, Saifullah, yang dikomfirmasi terkait tudingan adanya ‘penumpang gelap’
itu tidak mendasar. Karena sebelum dianggarkan terlebih dahulu melalui
mekanisne adanya  rekomendasi dari
Walikota dan di teruskan ke Bappeda Kota Langsa.
“Tidak ada namanya
penumpang gelap, semua usulan melalui mekanisme yang yang ada,” tegas
Saifullah.
Menurutnya lagi, bahwa
kegiatan ini sangat positif sebagai program kaderisasi generasi islam ke depan, “Mereka
adalah calon-calon imam kedepan yang harus dipersiapkan sejak dini, dan ini
adalah tanggung jawab kita semua, bukan cuma Gadjah Puteh”, tegas Saifullah.
Seharusnya Kadis DSI
jangan asal tuding penumpang gelap, ada bahasa lainnya yang lebih sopan dan
seharusnya tidak memperkeruh suasana.
“Saya sarankan seharusnya
antara LSM Gadjah Puteh dan DSI duduk kembali mencari win-win solusion, jangan
asal tuding dan membuat suasana tidak kondusif,” terang Saifullah yang
juga politisi dari Partai Golkar tersebut.
Seharusnya Ibrahim lebih
bijaksana dalam bersikap, karena dia seorang pejabat, dan jangan selalu membuat
polemik ditengah masyarakat.
Sementara itu Direktur
Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, kepada wartawan menyatakan bahwa
kegiatan tersebut berawal dari usulan yang didisposisi oleh Walikota terus
disampaikan ke Bappeda sebagai leading sektor perencanaan daerah.
Lanjutnya lagi, kalaulah
Kadis DSI menyatakan anggaran penumpang gelap maka penumpang gelap sebenarnya
adalah Walikota itu sendiri bersama Bappeda dan anggota Dewan DPRK.
“Kalaulah DSI ingin
mengambil kegiatan tersebut, ambil saja jangan buat provokasi seperti
ini,” ungkap Sayed.
Sayed katakan lagi, perlu
diketahui fungsi dan tugas LSM selain sebagai kontrol sosial juga
sebagai elemen penting dalam mendukung program kerja pemerintah, juga dalam hal
kaderisasi generasi Islam kedepan.
“Saya melihat Ibrahim
latif tidak profesional, seharusnya dia bisa melihat bahwa ini bukan proyek
fisik yang memakan biaya milyaran, namun ini program kaderisasi generasi islam
yang mendukung program syariat di Aceh” tandas Sayed.[Jagad]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here