AtjehUpdate.com,- LANGSA, Terkait adanya laporan bahwa pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas II TPI Langsa dipersulit dengan dimintanya dokumen tambahan seperti surat domisili kerabat di Luar negeri yang hendak dikunjungi, pihak Imigrasi menegaskan bahwa dokumen tambahan hanya dimintai kepada warga yang terindikasi kuat berniat menjadi TKI Non procedural, Jumat (11/1/2019).

Kasi Lalu lintas dan izin tinggal Imigrasi kelas II TPI Langsa, Denni Jumanson N kepada AtjehUpdate.com mengatakan bahwa ada kesalahan informasi yang diterima masyarakat terkait dugaan sulitnya pembuatan paspor, dimana pihaknya hanya meminta dokumen tambahan bagi yang terindikasi hendak bekerja menjadi TKI Ilegal saja.

“Kecurigaan itu kan kita nilai misal dari usia yang masih produktif dan belum bekerja lalu hendak ke luar negeri maka dia harus melengkapi dokumen tambahan seperti surat undangan, jaminan, foto kopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi atau dokumen lainnya yang meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan. Tapi kalau selama ini sudah bekerja, apalagi PNS maka tidak kita curigai. Dan mengenai surat keterangan domisili itu dibutuhkan jika dia ber KTP Medan tapi membuat paspor di Langsa, tentu kita akan membutuhkan data terkait mengapa ia berada di Langsa apakah kuliah atau telah pindah”, terang Denni.

Adapun menurut Denni, apa yang diterapkan pihaknya telah sesuai dengan surat edaran Dirjen Imigrasi No. IMI-GR.01.01-1029 perihal Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural.

“Kita terapkan hal tersebut karena banyak yang jadi TKI Ilegal yang dampaknya mereka sulit mendapat bantuan hukum jika terjadi kekerasan atau ketidakadilan yang menimpa mereka, jadi inilah salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan untuk tahun 2018 saja ada 5785 penundaan paspor di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia karena pemohon diduga TKI nonprocedural dan 408 yang ditolak keberangkatan di Bandara” lanjutnya.

Kasi Lalu Lintas dan izin tinggal di kantor Imigrasi Langsa ini juga mengklarifikasi bahwa istilah dicurigai tersebut bukanlah untuk pelaku criminal karena jika terlibat korupsi, teroris atau pidana serta orang yang dinyatakan DPO oleh Kepolisian maka orang tersebut langsung masuk ke daftar cekal (pencegahan dan penangkalan) yang langsung ditolak oleh pihak Imigrasi.

Adapun untuk pembuatan paspor baru hanya di kenai biaya Rp 355.000,- yang akan siap dalam tiga hari kerja setelah pembayaran dan pelengkapan berkas. (mai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here