Jaksa Diminta Segera Eksekusi Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRK Langsa

0
58

AtjehUpdate.com,- Langsa, Kalangan masyarakat di kota Langsa mempertanyakan kasus ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRK Langsa. Setelah menunggu sekian lama terkait permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Langsa pada kasus penggunaan ijazah palsu tersebut.

Pemalsuan ijazah itu dilakukan oleh terdakwa Amirullah Bin ALM Cut Amat, anggota DPRK Langsa dari Partai Hanura.

Dan akhirnya Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan surat putusan dengan nomor 1353 Panmud.Pid/107 K/PID/2016.

Surat putusan dari MA tersebut ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 28 November 2017 dan dilengkapi dengan lampiran yaitu, Berkas Perkara Pengadilan Negeri Langsa tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor 48/pid.B/2015/ PN Langsa.

Dan sehelai salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi tanggal 7 Juni 2016 Reg.No.107 K/PID/2016.

Kepala Pengadilan Negeri Langsa DR. Nurnaningsih Amriani, SH, MH melalui Bagian Humas PN, Kurniawan, SH, saat dikonfirmasi Atjehupdate.com, Kamis (4/1/2018) pihaknya membenarkan adanya surat putusan dari MA kepada PN Langsa terkait kasus penggunaan ijazah palsu yang dilakukan terdakwa Amirullah.

Baca Juga  Gadjah Puteh Siap Menjadi Pelopor Perangi Narkotika

“Putusan dari MA memang sudah turun ke Pengadilan Negeri Langsa, dan pemberitahuan putusannya sudah disampaikan pada Kejaksaan Negeri Langsa,” ujar Kurniawan.

Dari putusan itu, sambung Kurniawan, Sehingga berlaku putusan pengadilan tinggi Banda Aceh Nomor 167 /PID/2015/PT.BNA yang menyatakan terdakwa Amirullah terbukti menggunakan izasah palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 Bulan dan denda 100 juta rupiah suvsider 3 Bulan kurungan.

Kurniawan menjelaskan, setelah surat putusan tersebut diserahkan ke Kejaksaan, maka pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa Amrullah sepenuhnya kewenangan dari pihak Kejaksaan Negeri Langsa.

Sementara Kepala Kejaksaan Negri Langsa melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Langsa,Mariono yang dikonfirmasi Atjehupdate.com mengatakan, terhadap putusan tersebut, terdakwa tidak ada upaya hukum lain, sehingga putusan pengadilan itu harus mengeksekusi.

“Kejaksaan telah memanggil terdakwa melalui surat pada tanggal 3 Januari 2017, dan diharapkan terdakwa bisa Koperatif dengan panggilan tersebut, jika setelah tiga hari terdakwa tidak mengindahkan panggilan itu maka pihak kejaksaan bisa jemput paksa,” ujarnya.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here