AtjehUpdate.com, ACEH
TAMIANG
– Merebaknya kabar vaksin bersumber babi beredar di Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kebupaten
Aceh Tamiang, merasa kaget dan kecolongan. Bahkan lembaga ahli hukum agama
Islam ini menyatakan, bisa melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di rumah sakit
yang dipimpin Ibnu Azis tersebut.
“Jika obat mengandung
babi itu terbukti ada beredar di rumah sakit, kita bersama BPOM bisa melakukan
sidak di tempat itu. Namun sebelumnya tim MPU harus melakukan survey kelapangan
untuk melengkapi bukti, baru kemudian meyurati bupati sebagai bentuk teguran baik
secara lisan maupun tertulis, agar bupati dapat menegur instansi terkait atau
bawahannya,” kata Ketua MPU Aceh Tamiang, Ustadz Drs H M Ilyas Mustawa,
melalui Wakil Ketua MPU I Tgk Jailani, MJ, kepada wartawan di ruang kerjanya
belum lama ini.
Dijelaskan, pihak MPU juga
akan menjumpai siapa korbannya, darimana obat tersebut didapat. Kalau ada unsur
babi, apa pertimbagannya obat tersebut harus diberikan kepada pasien, sehingga
pusat informasinya jelas. “Jadi informasi dari masyarakat harus kita perjelas
dan dapat dibuktikan termasuk informasi kutipan dari berita di media  Setelah itu baru kami menghubungi BPOM untuk
mengambil tindakan,” jelasnya.

Menurutnya, dewasa ini
tidak hanya obat-obatan ditemukan mengandung unsur babi, makanan dan kosmetik
juga ada yang bersumber dari babi. Jika obat itu digunakan untuk kepentingan
pengobatan, paramedis harus diberitahukan dulu kepada pasien sebelum digunakan,
karena kalau tidak, bisa menyebabkan dosa besar.
“Bila ada obat yang
mengandung babi, dokter wajib kasih tahu. Jika ada unsur kesengajaan dia yang
bertanggung jawab. Kalau pasien sama sekali tidak tahu tidak dosa. Jika pasien
tahu maka hukumnya tetap haram,” terang Jailani.
MPU menyarankan, setiap
pengadaan obat di rumah sakit harus di seleksi secara ketat dan diawasi oleh
BPOM, karena disetiap rumah sakit berpotensi ada dipasok obat haram tersebut.
Disamping itu, untuk setiap rumah sakit pemerintah tidak boleh dipasok oleh
non-pemerintah.
Apapun dalilnya, tidak
boleh umat Islam mengonsumsi obat haram. Karena ada cara lain dan ada obat lain
untuk penyakit yang diderita setiap orang.
“Biar mati asal dalam
keadaan Islam dan tidak minum obat haram. Seandainya sudah diberi obat
mengandung babi tapi nyawanya tidak dapat tertolong, maka dia termasuk mati
dalam keadaan kafir, karena sudah mengetahui itu haram,” tandasnya.
Masih kata Tgk Jailani,
obat-obatan termasuk barang yang harus diawasi dengan ketat peredarannya,
termasuk di rumah sakit. Setiap ada pelanggaran dan ada temuan yang terbuki,
MPU Aceh Tamiang segera membuat surat teguran secara tertulis kepada Bupati
untuk diindahkan.
Kendati demikian,
kewenangan MPU hanya sebatas teguran kepada pemerintah, tidak ada hak
mengeluarkan fatwa. Kedudukan MPU di daerah sebagai mitra kerja forum
komunikasi pimpinan daerah  (Forkopimda).
“Fungsi kami untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, termasuk terlibat
dalam setiap pembuatan kebijakan daerah baik dalam pembangunan fisik maupun non
fisik harus sesuai dengan aturan syariat Islam, berdasarkan bunyi Pasal 5 Qanun
Nomor 4/2009,” serunya.
Direktur RSUD Aceh
Tamiang, Ibnu Azis yang dihubungi Atjehupdate.com, Sabtu (8/4), tidak menampik
adanya vaksin bersumber babi beredar di rumah sakit. Dijelaskan, vaksin
(Retoksinase) dari babi tersebut dianggap lebih efektif dari vaksin lain,
karena sistem kerja vaksin tersebut lebih mujarab dalam mengobati bintik-bintik
hitam pada jantung manusia.
Menurutnya, BPJS juga
menyediakan vaksin dari lemak babi tersebut dengan harga  mencapai Rp 1,2 juta/Vaksin. “Dari segi agama
pun dibenarkan. Maka vaksin tersebut masih digunakan sampai saat ini,”
sebutnya enteng.
Dalam pemberitaan
sebelumnya, Ibnu Azis, juga menyatakan, bahwa vaksin injeksi yang diberi kepada
pasien sudah mendapat izin kedokteran dan MUI. Dalihnya, jika kondisinya
mendesak dan mendadak untuk keselamatan si pasien harus diberi injeksi
tersebut. Karena vaksin babi efeknya lebih bagus dibandingkan vaksin sapi.
Pihaknya juga mengaku,
dokter sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Sebelum obat bersumber
babi diinjeksikan ke pasien terlebih dulu dikonsultasikan. Kalau pasien setuju
baru diberikan.
Sang Direktur RSUD ini
juga menantang, jika ada pihak yang mau mempermasalahkan obat babi tersebut
dipersilahkan, tanyakan langsung sama dokternya. Dia mengaku juga pernah
bertanya langsung kepada dokter spesialis jantung soal obat bersumber babi
tersebut, namun hal itu memang dibolehkan dan menjadi tanggungjawab dokter.
Sebelumnya, LSM DPP Gadjah
Puteh, pernah mendapat laporan dari mayarakat yang pernah berobat di RSUD Aceh
Tamiang. Keluarga pasien mengeluhkan bahwa obat injeksi Lovenox 6000 anti-Xa
IU/06ml Enoxaparin sodium yang pernah disuntikan kepada ibunya “Bersumber
Babi”.
Pada saat itu, keluarga
protes kepada perawat setelah diberitahukan oleh asisten apoteker RSUD Atam
kalau obat tersebut mengandung babi, dan keluarga pasien menolak untuk disuntik
pada saat itu.

Keluarga pasien yakin obat
mengandung babi itu masih beredar di RSUD Aceh Tamiang. Sebab, belum lama ini
dia kembali membawa ibunya berobat jantung di RSUD, tapi masih  diberi obat yang sama.[Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here