AtjehUpdate.com,
Bandarlampung
– Mantan Ketua Komisi Informasi Lampung,
Juniardi, mengingatkan, terkait penyelesaian delik pers yang ditempuh apabila
ada pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah menggunakan Undang Undang No
40 Tahun 1999 tentang Pers.
“UU Pers, adalah lex
specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata
Juniardi dalam rilisnya, Rabu (11/7).
Sehingga dalam hal
terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan
perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.
“Terhadap hal-hal yang
tidak diatur di dalam UU Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di
dalam KUHPer atau KUHP,” katanya.
UU Pers adalah ketentuan
khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari
mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian
permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers.
Oleh karena itu, dalam
menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan
menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generalis).
Dalam hal ini berlakulah
asas yang universal berlaku, lex specialis derogate legi generali. Ketentuan
khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.
Mengenai siapa yang
bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, bahwa secara
teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri
dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab
bidang redaksi.
Mekanisme
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan
pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.
Hal tersebut sesuai dengan
Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama,
alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan
“penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang
meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Mekanisme penyelesaian
yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain
adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5
ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang
merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk
mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik
tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Bahwa mekanisme penyelesaian
permasalahan akibat pemberitaan adalah sesuaikan dengan adanya kode etik
wartawan:1.Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan
Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan
pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya.
Orang atau sekelompok
orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus
memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau
sanggahan pemberitaan itu tidak benar.
Implementasi pelaksanaan
Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor:
6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor
03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan
Pers(“Kode Etik Jurnalistik”) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang
menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada
pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.
2. Selain itu, pelaksanaan
Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2]
huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah
memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas
kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
3. Permasalahan akibat
pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau
dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian
permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya
adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus
perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak
Jawab dan atau Hak Koreksi.
Tanggapan dari pers atas
Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana
terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan
melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau
gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang
bersangkutan.Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers
atas berita yang dimuatnya.
Selain itu, Kode Etik
Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik
jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik
dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.[Jagad/Rillis]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here