AtjehUpdate.com,- Kualasimpang, Sutoyo (71) mantan karyawan perusahaan perkebunan PT Semadam mengaku terkejut seraya kebingungan setelah menerima surat dari Kanwil DJP Aceh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Langsa yang menetapkan dirinya sebagai wajib pajak usaha perkebunan dengan omset Rp 4,8 miliar/tahun.

Padahal, Sutoyo hanya karyawan biasa dan tidak pernah merasa memiliki areal perkebunan seluas HGU. Namun KPPP Langsa secara tertulis menyatakan, Sutoyo sebagai penunggak PBB perkebunan.

Merasa namanya dicatut, ia pun coba mendatangi Kantor Pelayanan Pajak di Kota Langsa, guna mengklarifikasi bahwasanya dia bukan wajib pajak tersebut. Akan tetapi setelah Sutoyo berjumpa dengan petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa, pihaknya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Kata petugas Kantor Pajak, hal itu tidak ada masalah. Lalu Pak Sutoyo disodorkan surat formulir penghapusan pajak, namun ditolaknya dan tidak mau diisi,” kata Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly sebagai pihak yang diberi kuasa oleh korban kepada AtjehUpdate.com di Karang Baru, Rabu (6/2).

Ditegaskan Sayed, Sutoyo mantan karyawan PT Semadam disinyalir telah menjadi korban pencatutan nama oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa sebagai penunggak pajak terhadap sejumlah areal kebun kelapa sawit yang sama sekali bukan miliknya.

Surat himbauan tagihan pajak itu, kata Sayed Zahirsyah diterima Sutoyo pada tahun 2017. Dia telah ditegur beberapa kali oleh Kantor Pajak karena tidak pernah menyampaikan SPT tahun 2015-2016 dan diminta untuk segera melakukan pembayaran tunggakan pajak atas objek pajak yang notabene adalah milik perusahaan PT Semadam.

“Objek pajak yang ditetapkan tersebut yaitu kawasan HGU kebun PT Semadam. Diduga ada konspirasi dan upaya untuk menggelapkan pajak oleh perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Sayed, selain Sutoyo, ada empat orang karyawan rekannya juga   bernasib samadicatut namanya sebagai penanggung beban pajak‘siluman’ perkebunan tersebut.

“Tapi baru Pak Sutoyo yangmenyerahkan kuasa kepada LSM Gadjah Puteh untuk mengadvokasi serta membongkar kasus pajak yang menimpanya agar terungkap siapa yang bermain dibalik ini,” tegas Sayed Gadjah Puteh.

Sementara itu, Sutoyo, warga Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang ini kepada AtjehUpdate.com menjelaskan, di usianya yang sudah senja, Sutoyo justru dimutasi oleh pihak perusahaan ke unit kebun yang lebih jauh. Hal itu membuat pak tua ini memilih berhenti bekerja. Bahkan diakhir masa tugasnya, nama Sutoyo dicatut sebagai penunggak pajak perkebunan yang tidak wajar.

Penagihan pajak perkebunan tersebut sesuai kartu NPWP pribadi Sutoyo yang sebelumnya dibuatkan oleh perusahaan.

“Jabatan saya di PT Semadam hanya Mandor 1, mana mungkin punya lahan kebun dengan penghasilan sebesar Rp 4,8 miliar itu. Saya cuma punya ladang/kebun pribadi luasnya tidak sampai 1 hektare,” terangnya.

Adapun Surat DJP KPPP Langsa Nomor: S-34SO/WP1.25/KP.0509/2017 yang dikirimkan kepada Sutoyo pada poin 3 menyebutkan, peredaran Bruto tertentu adalah jumlah peredaran usaha/omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun dengan tarif 1% final, perhitungan sederhananya Pajak PPh final PP 46 yang harus dibayar setiap bulan adalah 1% x omset bulanan.

“Dari penelitian kewajiban perpajakan, saudara Sutoyo sampai saat ini diindikasikan belum pernah melakukan pembayaran pajak untuk semua jenis kewajiban sesuai keadaan usaha Sutoyo,” demikian kutipan surat DJP KPPP Langsa pada Agustus 2017 tersebut yang diterima AtjehUpdate.com, Rabu (6/2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here