Camat Langsa Baroe, Drs
Zulhadisyah MSP, saat melakukan penandatanganan MoU qanun Gampong bersama Ketua
Umum Ikafahu, DR Darwis Antami SH MH, di Aula Kantor Camat Langsa Baroe
AtjehUpdate.com, LANGSA – Para Keuchik yang berada di
Wilayah Kec. Langsa Baroe, akan diberikan perlindungan hukum dalam pengelolaan
Anggaran Dana Desa (ADD) untuk tahun 2017 oleh Ikatan Fakultas Hukum (Ikafahu)
Samudra Langsa.
Hal tersebut diutarakan
oleh Camat Langsa Baroe, Drs Zulhadisyah MSP, dalam acara sosialisasi tata cara
penyusunan qanun Gampong dan penandatanganan MoU kerjasama antara Kecamatan
Langsa Baroe dengan pengurus Ikafahu, di Aula setempat, Rabu (29/3).
“Kerjasama ini
sangatlah penting dalam hal perlindungan hukum untuk para Keuchik selaku
penggelola anggaran Dana Desa dan juga kedepan kita buat reusam qanun Gampong
dengan didampingi pihak Ikafahu,” ujar Zulhadi.
Lanjutnya, dalam
penandatanganan  Memorandum Of
Understanding (Mou), antara pihak Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra
Kampus Meurandeh, yakni Ketua Umum Ikafahu, DR Darwis Antami SH MH.
MoU tersebut dengan Nomor
01/Ikafahu/IV/2016 dan no 821/UN.54.1/HK/2016, tanggal 20 April 2016, maka
pihak kedua harus pro aktif dalam mencari dan menjalin kerjasama dengan mitra
dalam wilayah Kota Langsa yang berkaitan dengan kajian hukum dan kebijakan
daerah serta advokasi.
Pihak Kecamatan siap
bermitra dengan pihak Ikafahu dalam hal penyedian tempat dan mengahadirkan
perangkat Gampong, guna menerima arahan dan sosialisasi yang berkaitan dengan
penyusuanan qanun Gampong serta advokasi bila diperlukan.
Masih menurut,
Zulhadisyah, pihak Ikafahu sendiri bersedia untuk memberikan sosialisasi yang
berkaitan dengan tata cara, persyaratan yuridis yang harus dipenuhi dalam
sebuah qanun Gampong, membantu penyusunan qanun Gampong hingga sampai  menjadi naskah akademik, sesuai ketentuan
yang berlaku.
“Memorandum Of
Understanding (MoU) ini merupakan nota kesepahaman bagi kedua belah pihak yang
untuk selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk surat perjanjian
pendampingan dengan keuchik-keuchik dalam wilayah Kec. Langsa Baro,”
terangnya Zulhadisyah.
Pun demikian, kedepan yang
kita wacanakan akan lahir tiga qanun Gampong, meliputi Anggaran Pendapatan
Belanja Gampong (APBG), qanun pemberantasan narkotika, dan qanun BUMDes.
“Harapannya, semua
Gampong mendapatkan input setelah adanya nota kesepahaman tersebut, agar
kedepan tidak salah langkah ketika dalam penetapan alokasi dana Desa, maupun
adanya jeratan hukum,” tandas Zulhadisyah.[Ra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here