AtjehUpdate.com, Dalam banyak definisi,
kekerasan selalu dikaitkan dengan konflik. Kekerasan juga merupakan salah satu
instrumen yang paling populer dalam pilkada yang lalu, baik yang bersifat fisik
atau non fisik, yang terjadi sejak masa-masa awal kampanye, termasuk dalam hal
penyusunan regulasi, audit pemilih, pendaftaraan calon, kampanye, hingga hari H
pemilihan.
Trend
kekerasan dalam pilkada diberbagai tempat diseluruh Indonesia menunjukkan,
bahwa kekerasan yang terjadi sudah menjadi bagian dari budaya politik.
Kekerasan dalam politik memiliki kesan tersendiri,  dan setiap manusia tentunya memiliki
interest-nya masing-masing, seperti kenapa seorang warga lebih memilih kandidat
A daripada kandidat B, tentulah ada alasan dan komitmen politik yang tersimpan
di balik itu. Hal ini terlihat sekali pada saat menjelang hari H pemilihan,
dimana aksi-aksi money politik terpapar dengan sangat transparan.
Praktek-praktek
terselubung ini bisa dilakukan pada saat para kandidat itu mendatangkan
artis-artis ibukota guna menyemarakkan kampanye. Pada saat itulah para timses
bekerja mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai dengan yang
mereka maksudkan, baik dengan cara-cara natural, atau dengan cara-cara
supranatural.
Dalam amatan
penulis, hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang kandidat di Gayo Lues,
dimana seorang kandidat membagi-bagikan uang kepada masyarakat senilai Rp.
300.000/kepala pada saat mereka mengadakan kampanye publik yang menghadirkan
artis-artis ibukota. Bisa dibayangkan, sang kandidat telah menghambur-hamburkan
uang jutaan rupiah dari atas panggung, walau tidak ada jaminan bahwa penerima
uang tersebut akan memilihnya.
Perlu
diketahui, bahwa tidak semua anggota masyarakat memahami setiap proses dan
tahapan pemilihan umum, termasuk dalam menentukan siapa pemimpin yang layak
untuk mereka pilih. Seringkali dalam keawaman itu, masyarakat justru berlebihan
dalam mengekpresikan pilihan politiknya, sehingga muncul konflik dengan
berkekerasan antar sesama kandidat. Kekerasan ini dipicu juga oleh keawaman
para kandidat terhadap misi pesta demokrasi rutin ini. Yang muncul dimata
kandidat adalah hasrat pragmatisme untuk merebut kekuasaan saja.
Untuk
kepentingan pragmatisme itu, money politics merupakan cara yang paling ampuh
dan mudah untuk dipraktekkan. Demi mendapatkan kekuasaan, mereka rela
menghamburkan uang berapapun nilainya. Money politic ini jelas-jelas merupakan
salah satu bentuk kejahatan struktural yang berbahaya. Ia sulit dibuktikan dan
diberantas, dan ia juga merupakan kekerasan yang bisa berwujud kejahatan
psikologis, yang digunakan secara sistematik oleh penguasa untuk menghadapi
lawan politik, melemahkan oposisi, dan sejenisnya.
Bersamaan
dengan praktek money politic, para kandidat juga menggunakan pola-pola intimidasi
dan kekerasan lainnya, baik yang bersifat teror fisik maupun teror mental.
Kekerasan sejenis diatas termasuk dalam tindakan kriminal yang akan berdampak
negatif seperti, merugikan pihak lain baik material maupun non-material,
merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengganggu keamanan masyarakat,
mengakibatkan trauma kepada masyarakat, dan bisa berurusan degan hukum.
Dengan dari
kata lain, dampak dari tindakan kekerasan ini akan berpengaruh pada menyebarnya
kekerasan terhadap seluruh masyarakat. Dan bentuk kerugian lain yang lebih
pasti adalah, rusaknya tatanan demokasi dan kualitas hasil pilkada. Karena itu,
peran dan netralitas penegak hukum serta penyelenggara pemilu dalam hal ini
tentu sangat dibutuhkan.(Red)
By. Sri
Wahyuni
(Mahasiswa
Ilmu Politik, FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here