Ketika Keturunan Tionghoa Menggugat ‘Raja Jawa’

1
761
Sultan Hamangkubuwo X
Sultan Hamangkubuwo X

Oleh : Sandhy Madiun

AtjehUpdate.com,- Handoko, adalah pengacara yang tinggal di Jogya, cari makan di Yogyakarta, namun menggugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dengan tudingan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena pemerintah DIY melarang warga keturunan Tionghoa memiliki tanah.

Wakil Kepala Derah DIY pada 5 Maret 1975. Dalam surat bernomor K.898/I/A/1975 itu pemerintah DIY mengatur proses pelepasan hak atas tanah bagi warga non pribumi.

“Kebijakan itu berlaku internal dan tak bisa berlaku luas (di luar pemerintah daerah),”.

Handoko, keturunan Tionghoa penggugat Raja Jawa
Handoko, keturunan Tionghoa penggugat Raja Jawa

Handoko pria keturunan tionghoa dan bermarga HAN sekaligus menjadikan Kepala BPN DIY sebagai tergugat selain Gubernur DIY Dosen Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ni’matul Huda, ahli tata negara yang diajukan Handoko dalam persidangan, Kamis (4/1) mengatakan kepala daerah bukan pejabat yang berwenang menentukan kepemilikan tanah bagi warganegara.

“Itu bukan ranah dia,” katanya.

Sertifikasi tanah menjadi wewenang BPN. Di daerah, BPN Wilayah hanya tunduk pada BPN Pusat dan tak terikat pemerintah daerah. Hubungannya dengan pemerintah daerah sebatas koordinasi. Secara kelembagaan pun tak terikat dengan aturan kepala daerah.

Namun Handoko lupa bahwa jogya bukan seperti daerah lain, karna punya wewenang sendiri, Handoko pura – pura buta akan sejarah bangsa, sebagai pendatang dia ingin merampas hak yang punya rumah.

“Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi Silahkan lanjutkan pemerintahan di Jakarta,” ujar Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat menyerahkan cek sejumlah 6 (enam) juta Gulden kepada Ir.Soekarno.

Ir. Soekarno, Bung Hatta dan jajaran para menteri yang saat itu ada di hadapannya pun menangis terharu. Mereka tak kuasa menahan air mata melihat kebesaran hati seorang raja yang merelakan seluruh materi kerajaannya untuk kepentingan republik. Sri Sultan HB IX memberikan sumbangan sekitar 6 juta gulden untuk kepentingan bangsa ini. Jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah saat ini, jumlahnya sekitar Rp.44.994.972.216,-

Sumbangan ini diberikan Sri Sultan HB IX saat Indonesia tak punya biaya lagi untuk menjalankan roda pemerintahan. Biaya operasional untuk bidang kesehatan, pendidikan, militer, dan gaji pegawai-pegawai pemerintahan RI saat itu memang dibiayai oleh Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Memiliki sikap legawa, berbesar hati dalam kondisi seperti yang dihadapi oleh Sri Sultan HB IX saat itu tidaklah mudah. Beliau bisa mengesampingkan hal-hal lain yang seharusnya menjadi prioritas Kraton, demi berdirinya Republik Indonesia.

Sikap mengabdi kepada republik dengan sepenuh hati inilah yang hingga saat ini masih dikenang oleh pihak keluarga. Hingga beliau wafat, Sultan dan pihak Kraton tidak pernah meminta agar sumbangan itu dikembalikan.

Lantas,, dimana Indonesia manakala Sultan Yogya digugat para cukong demi mendapatkan sejengkal tanah di bumi Ngayogyakarta Hadiningrat?

Facebook Comments

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here