AtjehUpdate.com, JAKARTA
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memendam kekhawatiran terkait kondisi
perekonomian Indonesia tahun ini. Meski sudah siapkan berbagai antisipasi, ada
beberapa faktor eksternal yang siap memberikan kejutan dan pengaruh negatif
terhadap ekonomi dalam negeri.
Hal ini diungkapkan Sri
Mulyani, dalam jumpa pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis
(27/4/2017). Kekhawatiran itu pun sudah dibahas dalam rapat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK).
Diantara kekhawatiran itu
adalah, soal kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Walaupun ada
beberapa kebijakan yang akhirnya batal, tapi belum ada yang bisa memastikan
arah kebijakan Trump kedepan. Misalnya soal perdagangan.
Trump juga berencana untuk
memangkas pajak perusahaan dan orang pribadi. Meski harus telebih dahulu
diajukan kepada Kongres AS. Sri Mulyani menilai langkah tersebut bisa
mempengaruhi iklim investasi global.
Kekhawatiran lain, kata
Sri Mulyani,, yakni konflik di Semenanjung Korea. Hal itu menjadi sorotan
serius oleh banyak negara, terutama Asia, karena bisa memberikan dampak
negatif.
“KSSK akan memantau
perkembangan kebijakan perdagangan global AS yang cenderung proteksionis,
rencana kebijakan perpajakan AS yang akan mempengaruhi iklim investasi global,
serta peningkatan tekanan geopolitik global terutama Korea Utara yang unpredictable,”
terangnya.
Risiko dari dalam negeri,
menurut Sri Mulyani juga tidak bisa diabaikan. Baik itu berupa perkembangan
kualitas kredit, aliran dana investor non resident, inflasi serta berbagai
ekspansi perusahaan yang memicu kenaikan utang luar negeri. Sri Mulyani juga
memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa
kredibel.
“Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), akan terus melakukan respon kebijakan yang diperlukan agar
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan senantiasa mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional,” paparnya.
Dalam menghadapi berbagai
kekhawatiran tersebut, Sri Mulyani beserta anggota KSSK lain telah mengeluarkan
berbagai macam regulasi. Seperti aturan turunan dari Undang-undang (UU) PPKSK
yang dikeluarkan oleh OJK.
Dari BI juga telah
diterbitkan aturan tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek bagi bank umum
konvensional, dan pembiayaan likuiditas jangka pendek bagi Bank Umum Syariah.
Adapun LPS tentang
penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian
bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan
pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban dari
penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan
Sementara pemerintah,
menerbitkan dua aturan yaitu tentang tata cara penghapusbukuan dan penghapus
tagihan aset yang tersisa dari program restrukturisasi perbankan, dan besaran
premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan
“Secara keseluruhan
peraturan-peraturan tersebut telah mencakup pengaturan sebagaimana diamanatkan
oleh UU PPKSK,” tandasnya.
Keseluruhan aturan yang
sudah ada diharapkan mampu untuk menghindari Indonesia dari berbagai risiko
yang dimungkinkan muncul. Ekonomi Indonesia ditargetkan tetap bisa tumbuh 5,1%
pada 2017.
“Ke depan, stabilitas
Sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik seiring optimisme
IMF pada spring meeting kemarin, yang merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi
global serta meredanya kekhawatiran atas tekanan politik di Uni Eropa pasca
hasil pemilihan Presiden Perancis tahap pertama,” pungkasnya.[Red/dtkc]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here