KIP Langsa : Jika Terbukti Rangkap Jabatan, Anggota PPK dan PPS Akan Diganti

0
617

AtjehUpdate.com,- LANGSA, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, menegaskan bila terbukti rangkap jabatan sebagai perangkat desa, pendamping desa maupun penyelenggara Pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), akan diproses pergantiannya.

“Kami tidak akan mentolerir adanya penyelenggara PPK atau PPS yang rangkap jabatan pada pelaksanaan Pemilu 2019, sebagaimana ketentuan yang berlaku,” ungkap Ketua KIP Kota Langsa, Agusni AH di Langsa, Selasa (6/3/2018).

Agusni menegaskan, pihaknya akan memproses bilamana terdapat penyelanggara yang terindikasi rangkap jabatan atau memiliki penghasilan gaji ganda bersumber APBN, APBA atau APBK, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dikatakannya, meski KIP Kota Langsa akan melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS serentak pada tanggal 9 Maret mendatang, pihaknya masih akan menerima pengaduan masyarakat bila ada petugas penyelenggara yang rangkap jabatan.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan seleksi ketat terhadap calon anggota PPK maupun PPS yang direkrut beberapa waktu lalu.

Hanya saja, tidak semua terdeteksi apakah terlibat sebagai perangkat desa atau lainnya karena keterbatasan yang ada di pihaknya.

“Tangan KIP tidak mampu menjangkau jauh untuk mengetahui seseorang sebagai perangkat desa atau lainnya. Karenanya, kita sudah berulang kali menyampaikan pada khalayak untuk ikut memberikan masukan pada saat proses rekrutmen,” jelas Agusni.

“Saat rekrutmen kita membuka kesempatan masyarakat memberikan tanggapan selama beberapa hari. Tujuannya untuk mengetahui siapa saja yang mendaftar tapi terlibat rangkap jabatan dimaksud,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, bila petugas PPK maupun PPS yang sudah dua kali terlibat proses penyelengaraan Pemilu, pihaknya sudah mendeteksi karena ada data tentang itu di sekretariat KIP Kota Langsa.

Oleh karenanya, Agusni meminta masyarakat untuk terus berkonstribusi memberikan data akurat tentang keterlibatan rangkap jabatan anggota PPK atau PPS yang telah dinyatakan lulus dalam rekrutmen pihaknya.

“Sampaikan saja datanya dan buktinya, jika benar maka akan segera kita proses pergantian antar waktu terhadap yang bersangkutan.

Namun bila ketika diteliti sudah mengundurkan diri, tentu tetap bisa bertugas karena telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku,” tandas Ketua KIP Langsa Agusni AH kepada wartawan.

Seementara itu Ketua Panwaslu Kota Langsa Muhammad Khairi mengatakan, bahwa proses rekrutmen PPK dan PPS yang telah dilakukan oleh KIP setempat sesuau dengan pasal 72 pada UU no 7 tahun 2017.

Akan tetapi sambung dia, jika ternyata anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus ternyata rangkap jabatan maka KIP memiliki kewenangan untuk melakukan proses evaluasi dan klarifikasi terhadap hal tersebut sesuai UU no 7 tahun 2017 dan peraturan KPU tentang Rekrutmen PPK dan PPS.

Khairi menambahkan, dengan terbentuknya PPK dan PPS kiranya proses tahapan yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik mengingat pada tahap selanjutnya KIP akan melaksanakan tahapan DPT.

Khairi menambahkan, aturan membutuhkan penyelenggara sampai di yingkat desa. Karena penyelenggaraan pemilu sekarang harus sesuai dengan azas pemilu yang lebih Demokratis, tutup Khairi.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here