Komposisi KIP Langsa Minus Perempuan, DPRK Dinilai Abaikan UU

0
185

AtjehUpdate.com,- Langsa, Rekrutmen KIP Langsa yang telah dilaksanakan oleh tim pansel dan dprk lebih kurang dalam tempo 20 hari kerjanya telah menetapkan komisioner terpilih. Keputusan itu telah pula difinalkan oleh DPRK melalui sidang paripurna dewan setempat, Jum’at (8/6/2018) dengan lima orang nama anggota KIP terpilih periode 2018 – 2023 berikut lima cadangan.

Meski telah final di tingkat dewan namun sepertinya perhelatan tersebut masih menyisakan tanya juga belum lepas dari pembahasan publik. Terlebih beberapa nama yang selama ini ditengarai oleh akun sosmed “Polo Banta” sebagai titipan partai tertentu ternyata benar jadi pemenangnya.

Artinya dari 5 nama yang awalnya diduga kuat sebagai jagoan parnas hanya berubah 1 nama saja yaitu Kamalia Fauzi yang bergeser menjadi cadangan satu. Asumsinya adalah bahwa penerawangan akun tersebut mencapai 90% akurat.

Parahnya lagi, bukan hanya mampu menggeser 1 nama, namun dalam komposisi KIP langsa kali ini DPRK tidak memasukkan satu orang pun dari perempuan. Secara pasti bahwa tidak ada keterwakilan perempuan dalam komposisi KIP Langsa periode ini.

Adapun nama Anggota KIP Langsa terpilih Periode 2018-2023 berikut cadangan dari no urut 6, sebagai berikut :

1. Syukri
2. Ridwan
3. T. Faisal
4. Marzuki
5. Samsul bahri
6. Kamaliah Fauzi
7. Joko Santoso
8. Sherly Maidelina
9. Rahmadhani
10. Hamdani

Oleh karenanya untuk sementara dapat dipastikan bahwa nama nama itu sudah pasti akan menggawangi pelaksanaan pemilu 2019 di kota Langsa.

Tidak adanya wakil perempuan dalam KIP Langsa itu ditanggapi dengan tegas oleh aktifis perempuan, Arabiyani, saat ini sebagai anggota dewan Kontras dan Presidium Forhati Aceh menyayangkan Sikap DPRK Langsa yang mengikuti jejak DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara yang juga minus perempuan.

“Artinya Dewan tidak melaksanakan Amanat Undang-undang dan semoga ini tidak terjadi lagi di DPRK Banda dan daerah lainnya yang sedang melakukan perekrutan” ujarnya.

Adapun keterwakilan perempuan dalam anggota komisioner KIP Kota Banda Aceh, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi
Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Aceh, Bab II tentang Komisi Independen Pemilihan Pasal 5 ayat (4) Keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here