La Nyalla Menyala, GERINDRA Berpijar !

0
700
La Nyalla Mataliti
La Nyalla Mataliti

Oleh: Nasrudin Joha

AtjehUpdate.com,- La Nyalla tiba-tiba bernyanyi, nada sumbangnya memekakkan gendang telinga Gerindra. La Nyalla mengeluh, dimintai dana Pilkada Rp 200 M oleh Gerindra. Angka yang menurut La Nyalla lebih baik disumbangkan untuk anak yatim.

Ah, naif sekali jika ada caleg atau cakada komplain dimintai sumbangan. Sebutannya boleh beragam: sumbangan, mahar, bantuan parpol, subsidi politik, atau sebutan lain yang semisal. Bahkan ada parpol Islam, yang kemudian menyatakan diri sebagai parpol terbuka, menyebutnya dengan istilah “infak dakwah”.

Jangan disalahkan parpolnya, jangan disalahkan ketumnya, jangan disalahkan siapapun, salahkan saja demokrasinya. Demokrasi memang sistem paling buruk dan berbiaya super mahal. Logika ringan saja, jika dalam satu daerah pemilihan ada 1500 TPS, setiap tiap TPS paling tidak membutuhkan dua saksi, setiap saksi butuh uang Saksi @ Rp. 100.000,- (include uang rokok, makan, kopi plus bensin motor ke TPS, minus uang lelah), maka dalam satu daerah pemilihan dibutuhkan minimal Rp. 300.000.000,-

Jika satu kabupaten atau kota terdiri dari sepuluh daerah pemilihan, maka anggaran saksi setiap pasangan membutuhkan minimal 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Ini jika paslon diusung satu parpol, setiap parpol mengirim dua saksi. Bagaimana jika satu paslon diusung 3 parpol? Tinggal Kalikan 3 saja anggaran saksi, ketemu angka Rp. 9.000.000.000,-

Ini baru ongkos saksi, satu kota belum lagi jika satu provinsi. Ada lagi biaya spanduk, baliho, kalender politik, atribut partai (bendera dan panji), leaflet, pamflet, kaos, bisa dibayangkan berapa biayanya ? Untuk kelas Pilkada kota Bekasi saja, seorang calon independen berujar menebar spanduk dan poster bermodal Rp 1 miliar, posternya tidak kelihatan. Sebarannya jarang. Ia memprediksi pasangan calon dari partai lain -dengan melihat sebaran dan ramainya spanduk- dibutuhkan setidaknya Rp 5 miliar untuk biaya spanduk.

Bayangkan, jika Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, maka untuk anggaran spanduk, baliho dan poster saja dibutuhkan paling tidak 27 x 5 M, Rp. 135 miliar! Luar biasa.

Belum lagi biaya kampanye, biaya koordinasi, rapat, komunikasi dan transportasi, apalagi jika ditambah biaya “amplop politik” untuk para pemilih. Terbayang bukan berapa besar biaya pemilu dan Pilkada dalam demokrasi? Makanya jika ada ajuan biaya parpol untuk Pilkada Rp 200 miliar, itu kecil sekali.

Apa boleh buat, La Nyalla menyala. La Nyalla merasa dipalak, sementara Gerindra segera merespons membara. Gerindra sibuk mengklarifikasi. Gerindra membantah pernyataan La Nyalla.

Lantas apa yang salah ? Demokrasi kufur lah biang keruwetan ini. Demokrasi berbiaya mahal, meniscayakan semua calon merogoh kocek untuk mendapatkan kontrak rakyat untuk jadi pemimpin. Coba bandingkan dengan sistem Islam?

Dalam sistem Islam, waktu pemilihan Khalifah – setelah kosongnya jabatan Khalifah baik karena meninggal, mengundurkan diri atau atas pemazulan melalui putusan Mahkamah Madzalim – maka Amir sementara hanya diberi waktu maksimal 3 (tiga) hari untuk mencari balon, menetapkan calon dan memilih Khalifah pengganti hingga saat pembaiatan Khalifah. Hanya tiga hari !

Seorang yang mencalonkan diri sebagai Khalifah tidak butuh miliaran rupiah, bahkan tanpa uang sepeserpun. Cukuplah calon itu memenuhi syarat muslim, laki-laki, berakal, baligh, merdeka, adil dan memiliki kemampuan mengemban tugas kekhalifahan. Sudah, itu saja syaratnya. Tidak ada uang saksi, uang baliho, uang spanduk, Timses, kampanye politik, dan seabrek kebutuhan dana lainnya.

Selanjutnya Khalifah terpilih sepanjang tidak melanggar syara atau mengundurkan diri, memegang tampuk kekuasaan kekhilafahan sampai akhir hayatnya. Jadi setelah terpilih, Khalifah bisa langsung berkonsentrasi memimpin dan melayani rakyat, tidak perlu sibuk mempersiapkan diri untuk ajang politik lima tahunan.

Sementara itu untuk penempatan jabatan wali atau gubernur, tidak butuh Pilkada dengan anggaran miliaran rupiah. Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah. Selama tidak ada komplain dari daerah, selama Khalifah tetap memberikan amanah, maka gubernur atau wali dapat tuma’ninah (tenang) memimpin daerah yang dipimpinnya. Tidak perlu sibuk dengan Pilkada lima tahunan. Gubernur bisa berkonsentrasi memimpin dan melayani rakyat di daerahnya.

Namun jika ada komplain dari daerah yang meminta Khalifah mengganti gubernur, barulah gubernur diberhentikan dan diganti oleh gubernur baru yang ditunjuk Khalifah.

Simple dan murah sistem pengisian jabatan politik dalam Islam bukan ?

Bukankah anggaran ratusan miliar bahkan puluhan triliun saat Pilpres lebih baik digunakan untuk mensejahterakan rakyat ? Bukankah anggaran puluhan triliun juga ternyata hanya mampu menghasilkan Presiden dengan utang lebih dari Rp 4000 triliun?

Wahai kaum muslimin, mengapa Anda enggan menerapkan syariat Islam dan Khilafah, padahal jelas Tuhan Anda menginginkan kebaikan bagi Anda dengan syariahnya?

Wahai kaum muslimin, mengapa Anda Istiqomah dengan demokrasi padahal demokrasi terbukti nyata menyengsarakan Anda?

Anda terus disibukkan dengan pemilu dan Pilkada, sementara pemimpin hasil pemilu, Pilkada dan Pilpres terus menjarah harta-harta Anda?

Anda terus dibuai mimpi dan ilusi demokrasi, padahal Khilafah-lah yang telah nyata lebih dari 13 abad memuliakan agama dan mensejahterakan Anda?

Anda terus latah dan terbuai dengan sihir calon kepala daerah dan Presiden, padahal ratusan hingga ribuan kali Anda telah dikecewakan?

Anda terus memberi tangguh sistem jahil demokrasi memimpin negeri ini, sementara Anda enggan untuk segera menetapkan syariah Islam?

Wahai kaum muslimin, belum cukupkah bukti yang ditunjukkan Tuhan seru sekalian alam tentang kerusakan berhukum selain dengan hukumnya? Memerintah dan mengatur rakyat selain dengan sistem Khilafah yang berasal dari-Nya?

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here