AtjehUpdate.com, LANGSA
– Komisioner KIP Aceh Timur, melalui
kuasa hukumnya Muslim A Gani SH dan Dian Yuliani SH, kembali menggugat Ketua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait masa jabatan KIP Aceh Timur yang
dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Muslim A Gani, kepada
atjehupdate.com, Senin 10/4), mengatakan, gugatan yang diajukan pihaknya ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena KPU RI dianggap tidak menjalankan
sepenuhnya keputusan Mahkamah Agung RI 
No.46K/TUN/2015 tanggal 30 Maret 2015.
Sebelumnya, Mahkamah Agung
memenangkan gugatan Iskandar dkk dalam perkara sengketa KIP  diAceh Timur. Iskandar dkk dilantik kembali
pada 11 Oktober 2016 oleh gubernur Aceh setelah bupati Aceh Timur menolak
melakukan pelantikan, meskipun saat itu sudah ada perintah dari Mendagri
melalui suratnya Nomor 273/3288/Sj tanggal 29 Agustus 2016.
Namun anehnya KPU Pusat
tidak menjalankan sepenuhnya keputusan MA RI, dengan mengeluarkan SK  KIP Aceh Timur versi Iskandar dkk hanya
dengan periode masa jabatan 2013-2018. Seharusnya KPU Pusat mengelurkan SK KIP
Aceh Timur tersebut untuk masa bakti 2016-2021. Karena KIP Aceh Timur versi
Iskandar dkk dilantik oleh Gubernur Aceh pada tahun 2016.
“Gugatan yang kita
ajukan ini karena KPU Pusat mengabaikan pasal 57 ayat 2 UU NO 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh Jo. Pasal 5 angka 7 Qanun AcehNo.7 Tahun 2007 ttg
peneyelenggaraan Pemilu di Aceh yang berbunyi :
“Masa kerja KIP ACEH
dan KIP Kabupaten/Kota 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Pengucapan sumpah /
Pelantikan,” kata Muslim A Gani.
Sementara SK KPU RI yg
terakhir Nomor.58/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mai 2016 tentang pengangkatan
anggota komisi independen pemilihan kabupaten aceh timur periode 2013-2018
bukan lima tahun, jika dihitung dari sejak diambil sumpah / dilantik
sebagaimana dalam SK tersebut hanya dua tahun .
Atas dasar itu, Muslim A
Gani, mengatakan, pihaknya kembali mengajukan gugatan terhadap ketua KPU RI, sekaligus
yang bersangkutan ingin mengutarakan ke Jakarta agar berhenti mengkebiri UU
No.11 Thn 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“jangan ciptakan lagi
kesenjangan di Aceh, oleh karena itu kami melalui Pengadilan Jakarta pusat akan
berupaya agar Ketua KPU RI bisa menerima undang-undang kami yang berlaku khusus
di Aceh, dan jangan lagi dikebiri hanya untuk kepentingan kepentingan kelompok
tertentu saja,” demikian Muslim A Gani.[ZAL/Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here