AtjehUpdate.com,- Pengumuman hasil test kesehatan dan wawancara calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota se Aceh kembali mendapat sorotan tajam para aktifis perempuan, pasalnya sebanyak 5 kab/kota di Aceh 0% keterwakilan perempuan dan total 15 kab/kota berada dibawah 30 %.

Arabiyani, juru bicara Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) mengatakan dengan komposisi yang sedemikian, maka Panwasih Aceh dan Bawaslu RI tak bisa menjalankan perintah dari Pasal 92 ayat (11) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,

“UU tersebut berbunyi, Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%” dan Pasal 38 ayat (6) Qanun Nomor 6 tahun 2016 yang juga serupa dalam memastikan affirmasi terhadap 30% keterwakilan perempuan” ujar Arabiyani kepada AtjehUpdate.com (11/08/2018).

Menurut Arabiyani, harusnya calon peserta perempuan dapat terpilih secara otomatis sebagai bentuk kepatuhan Panwaslu Aceh dan Bawaslu RI terhadap amanah UU.

“Khusus untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan (0% perempuan calon anggota Panwaslih), SPKP meminta segera dilakukan evaluasi dalam perekrutan dan penyeleksiannya”, tukas juru bicara SPKP ini.

Adapun sebelumnya SPKP menyoroti kinerja DPRK Kab/kota yang tak meluluskan Perempuan dalam komposisi KIP Kab/kota, padahal para calon Perempuan tersebut telah lulus seleksi di tingkat pansel. SPKP juga mendukung proses hukum ke jalur PTUN karena menurut mereka pengabaian atas amanah UU tak boleh dibiarkan. (mai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here