AtjehUpdate.com,
Banda Aceh
– Pemerintah diminta gelar seminar internasional
tentang kebenaran Titik nol islam di Barus.  Ketua
Peusaba (Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh), Mawardi Usman, dan sekretaris nya,
Muammar Al Farisi, minta pemerintah pusat untuk membuat seminar internasional
yang menghadirkan berbagai kalangan tentang titik nol Islam di Barus. Sebab
sampai sekarang belum jelas asal mula yang menjadi dasar penetapan bahwa islam pertama
sekali masuk di Barus.

Menurut Mawardi Usman, dalam seminar tentang
masuknya Islam pada tahun 1963 di Medan, telah menetapkan bahwa Aceh adalah sebagai titik awal masuknya
Islam ke Indonesia, yang dibawa oleh ulama dari Mekkah, kemudian diperkuat
dalam seminar tahun 1984, bahwa Islam pertama masuk ke Aceh itu di Peureulak. Namun
sekarang malah pemerintah Jokowi dengan serta merta dan tanpa dasar yang kuat
lantas begitu saja menetapkan Barus sebagai titik nol masuk nya Islam di
Nusantara.
Peralihan ini mendapat
tanggapan dari banyak ulama dan pemerhati sejarah Islam, terutama yang ada di
Aceh, juga meminta Presiden Jokowi agar meluruskan kebenaran sejarah, bukan
malah memutar balikkan fakta sejarah yang telah tercatat dalam literatur yang
ada, dan telah di Fatwa kan oleh para ulama se Nusantara pada masa itu. Justru dengan ditetapkan nya Barus sebagai titik nol masuk Islam ini, jelas sekali presiden telah menafikan dan mengabaikan keputusan para pakar sejarah dan ulama yang puluhan tahun lalu telah bersepakat dan memutuskan Aceh (red.peureulak) sebagai pintu masuk awal Islam di Nusantara.

“Apa dasar yang membuat
Jokowi dengan mudahnya mengalihkan titik nol masuknya Islam ke Barus.?”, tanya Mawardi dengan geram.
Maka untuk meluruskan
persoalan sejarah ini, perlu dilaksanakan sebuah seminar Internasional, dengan
menghadirkan para Ulama dan ilmuwan besar. Dan apa pun hasil seminar itu nanti,
kita akan menerima dengan jiwa besar.
“Alangkah bijaksana
manakala penetapan nya diputuskan lewat sebuah seminar, dan semua pihak harus
menerima dengan jiwa besar apapun hasil seminar itu, apakah di Peureulak, Barus,
Jeumpa dan Lamuri sekalipun, atau ada daerah baru yang mungkin akan keluar dari
pemikiran kelompok pemerintahan ini”, lanjut aktivis sejarah ini.
Hal ini penting, bahwa
pemerintah juga harus menghargai keilmuwan seseorang yang telah susah payah
ditempuh melalui proses belajar, hingga mereka pantas diberi gelar para ahli
atau pakar pada bidang nya masing masing.
Perlu dicatat, bahwa berbagai
pihak, baik para ulama dana pakar yang telah memutuskan Aceh (red.peureulak)
sebagai titik nol masuknya Islam pada masa itu, mereka adalah para ahli yang punya
kompetensi ilmu tentang penafsiran kaidah sejarah, mereka bukan orang bodoh dan
sangat paham akan apa yang mereka putuskan. Maka pemerintah juga harus merujuk
kepada kebenaran sebuah sejarah, apalagi ini persoalan agama, tukas ketua
Peusaba Aceh ini.[Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here