Seep Ubee yang Ka

0
101

Diskusi “Keberlanjutan Perdamaian Helsinki” Fajran Zain dan Lesley-Ann Daniels

AtjehUpdate.com,- Banda Aceh, Hari mulai terik, panah jarum jam menuju ke angka sebelas saat seorang tamu dari Institut Barcelona Estudis Internaciona, Lesley-Ann Daniels menemui Fajran Zain, salah seorang Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam rangkaian penyelesaian penelitian post-doctoralnya, di Kantor KKR Banda Aceh, Selasa (10/4/2018).

Kepada AtjehUpdate, Fajran mengatakan bahwa Lesley bukanlah orang pertama yang hendak mengetahui hubungan KKR dengan keberlanjutan perdamaian paska Penandatangan MoU Helsinki 2005.

“MOU Helsinki kini telah berjalan hampir 13 tahun lamanya, namun masih menyisakan banyak tanda tanya bagi masyarakat dunia seperti Lesley tentang keberlanjutan perdamaian tersebut, dan diakui bahwa konflik berpotensi untuk tumbuh kembali sebagaimana peristiwa kegagalan MKRA (Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh) atau yang biasa disebut Piagam Blang Padang 1962” ucapnya.

Disayangkan Fajran, bahwa pada waktu perjanjian damai disepakati muatannya lebih memberi fokus kepada para pihak yang dulunya bersitegang, sementara masyarakat sipil yang selama 9  (sembilan) tahun konflik itu berada dalam tarik-menarik isu politik hanyalah menjadi penonton dan jauh dari boyyinah (red- harta/nikmat) perdamaian.

”Ketika catatan lama tidak ditutup dengan baik, maka bercermin pada paska Piagam Blang Padang 1962, tidak heran 14 tahun kemudian, tahun 1976, konflik yang berdimensi sama pun kembali meletus karena dalam risalah conflict management ada istilah regenerating dimana konflik yang kita anggap selesai pun memiliki potensi untuk tumbuh kembali” ungkapnya.

Sebagai seorang dosen, penerima beasiswa Program Post Doctoral yang didanai AXA Research Fund ini tertarik berdiskusi dengan KKR terkait perdamaian Aceh, lalu menukik pada tema-tema agenda prioritas pemerintahan nasional dan pemerintah Aceh hari ini. Seperti reformasi sistem hukum, birokrasi, kemiskinan dan tenaga kerja, penegakan HAM, perubahan sistem-sistem politik serta tantangan penegakan HAM di Aceh dan khususnya tentang realisasi agenda-agenda KKR.

Fajran kembali menjelaskan bahwa masalah KKR idealnya harus selalu mendapat prioritas hingga terselesaikan tuntas.

“Agenda recovery paska conflict masih menjadi prioritas pemerintah hari ini, meski adanya pergeseran prioritas pembangunan jika dibandingkan tahun-tahun awal paska MOU“ tegas salah satu Komisioner KKR Aceh yang mengkhawatirkan bahwa generasi muda hari ini akan memiliki kekhawatiran yang sama, bila mereka sadar bahwa potensi-potensi chaos akan selalu mengintai bila kita tidak menutup semua catatan lama dengan baik.

Diakhir diskusinya dengan Lesley, ditutup oleh Fajran dengan menyebut bahwa meski 13 tahun sudah perjanjian damai, namun nasib anak-anak yatim dan istri-istri para syuhada konflik belum mendapat perhatian yang sepantasnya padahal merekalah pemegang saham utama perdamaian ini.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here