Senator H. Fachrul Razi, MIP : Mari Membangun Dengan Dana Desa

0
103

AtjehUpdate.com, – Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, M.IP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di seluruh Aceh. Dirinya optimis, dana desa (Gampong di Aceh) mampu membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

“Namun disayangkan, keterlambatan dana desa tahun 2018, berdampak tidak baik jika daya serapnya masih rendah,” jelasnya setelah melakukan evaluasi pengelolaan dana desa tahun 2017 di Aceh.

Pria kelahiran Langsa yang memiliki tekad untuk memajukan Aceh ini menjelaskan bahwa di tahun 2018, Pemerintah pusat telah mengalokasi dana sebesar Rp 4,4 triliun untuk 6.497 Gampong se-Aceh. Sayangnya, alokasi dana tahun ini menurun dari 4.8 Triliun pada tahun 2017. Melihat kenyataan ini, sebagai Senator, dirinya terus memperjuangkan alokasi dana desa sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU desa bahwa pada tahun 2019 dana desa mencapai nilai Rp. 1,4 Miliar perdesa/gampong.

“Kita akan terus melakukan pengawasan dalam rangka evaluasi atas empat tahun implementasi Undang-Undang Desa. Pengawasan ini bertujuan untuk  mengindentifikasi berbagai isu dan permasalahan implementasi UU Desa ditinjau dari berbagai aspek” imbuhnya.

Senator yang merupakan Jebolan Master di Universitas Indonesia ini  telah melakukan evaluasi di 23 Kabupaten/kota di Aceh dan melakukan kunjungan hingga di Aceh Tenggara, dan Gayo Lues. Pada kegiatan itu, dalam masa sidang di Jakarta, dirinya telah melakukan beberapa kegiatan antara lain Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT); dan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Maret 2018; Seminar Regional dengan mengundang 300 lebih Kepala Desa se-Bolaang Mongondow Raya yang dihadiri oleh Ketua DPD RI, Menteri Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 April 2018 di Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara; dan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara tanggal 16-18 April 2018, serta melakukan pengawasan penggunaan dana desa di 23 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, Senator H. Fachrul Razi, M.IP yang membidangi dana desa di Komite I DPD RI, memandang ketidakoptimalan pelaksanaan Undang-Undang Desa selama ini disebabkan oleh berbagai persoalan seperti permasalahan kelembagaan, ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan regulasi, ketimpangan antara pembinaan dan pengawasan, formulasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, sistem pengelolaan keuangan yang rumit, dan hal-hal teknis program pendampingan desa menyangkut administrasi. Termasuk dalam sorotan Komite I adalah program Padat Karya Tunai (cash for work) yang menggunakan anggaran Dana Desa.

Atas beberapa temuan di lapangan, Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I DPD RI sedang menyusun hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diharapkan dapat disahkan pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018.

“Beberapa isu yang muncul dalam pengelolaan dana desa/gampong tidak terlepas dari lemahnya pemerintah pusat dalam menghasilkan perubahan regulasi sehingga membingungkan pemahaman di tingkat desa/gampong. Ada tiga kunci permasalahan di lapangan. Pertama, dari sisi tata kelola: Kelengkapan aturan pelaksana dan kapasitas aparatur. Kedua, Akuntabilitas: Perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan Pelaporan. Ketiga, Binwas: Koordinasi antar lembaga dan pemuda dan Pendampingan” tuturnya

Senator muda ini dalam rapat koordinasi dengan kementerian juga turut memberikan solusi kepada pihak kementerian terkait  penyusunan peraturan dan pedoman, Peningkatan kapasitas aparatur, Peningkatan koordinasi K/L dan Pemda, Peningkatan kualitas pendampingan, Penerapan kebijakan melalui pilot project, Konsultasi dan advokasi.

Dirinya juga mengatakan bahwa perlunya pengawasam dana desa antara lain pertama, pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ketiga, penguatan pengelolaan dana desa. Keempat, fasilitasi bantuan pengamanan dalam Pengelolaan Dana Desa. Kelima, fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa. Keenam, pertukaran data dan/atau informasi dana desa.

Sementara itu di Aceh, beberapa temuan permasalahan dana desa di Aceh antara lain: Pertama, terlambatnya penyampaian laporan konsolidasi anggaran sebelumnya (laporan pertanggung jawaban) pelaksanaan dana desa tahun 2017 oleh perangkat desa. Kedua, penginputan laporan konsolidasi ke dalam OMSPAN (kanal internet dana desa) relatif lama. Ketiga, penetapan APBK yang terlambat. Keempat, terlambat pengesahan peraturan bupati/wali kota. Kelima, proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskeudes terlambat. Keenam, penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) telambat. Ketujuh, penyusunan APBG oleh pemerintah desa juga terlambat. Kedelapan, hubungan kerja perangkat desa tidak harmonis, tapi tidak di semua desa. Kesembilan, terjadi pergantian kepala desa. Kesepuluh, ketidaksesuaian nama desa dalam daftar lokasi dan alokasi dana desa.

Berdasarkan temuan dilapangan atas keterlambatan pencairan dana desa tahap pertama yang telah memasuki bulan Mei 2018, terdapat beberapa permasalahan dana desa atau gampong antara lain terdapat desa-desa itu belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana tahun 2017. Banyak kabupaten/kota yang belum menetapkan peraturan bupati/peraturan wali kota mengenai pembagian dana desa 2018.

Akibatnya tidak ada kemajuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana desa, mulai di tingkat perencanaan di desa, pembinaan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota serta provinsi.

“Proses penghambatan pencairan dana desa secara sistemik seperti ini akan berbahaya bagi desa itu sendiri, apalagi sekarang sudah masuk bulan mei, khawatir daya serap anggaran akan lemah,” jelas Fachrul Razi.

Disisi lain, terjadi kebingungan di antara aparat desa dalam menggunakan dana itu. Penyebabnya, regulasi yang harusnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa kelihatannya sangat kurang dipahami.

“Faktor kurangnya sosialisasi dan SDM di desa yang tak mampu memahaminya,” tegasnya.

Banyak juga desa yang tidak mengindahkan peraturan penyusunan dan penggunaan dana desa. Ada beberapa program kegiatan yang dimarkup. Bahkan, ada pula proyek atau kegiatan fiktif. Lalu, tak sedikit pula dana desa itu yang raib dibawa kabur oleh oknunm keuchik atau oknum aparat desa lainnya. Di antara keuchik dan oknum aparat desa itu kini ada yang sedang berurusan dengan polisi, ada yang dalam penyidikan jaksa, dan ada pula yang tengah berurusan dengan pengadilan dalam perkara dana desa.

 “Kita sedang melakukan advokasi kepada geuchik agar tidak dikriminalisasikan dan Aparatur pemerintahan desa sebagian juga belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dana itu secara cermat dan tepat guna,”’jelas Fachrul Razi.

Menurut Fachrul , program-program peningkatan kapasitas bagi Geuchik dan Perangkat Gampongnya yang kurang berjalan setiap tahun, harus diperhatikan kembali secara serius.

“Apalagi, proses pendampingan mereka oleh para profesional pun belum memadai. Ada kesan juga, para profesional ini belum memahami tugas dan fungsinya” pungkasnya.

Terakhir Senator Fachrul Razi ini juga memaparkan bahwa Pengelolaan dana desa di Aceh juga tinggi tingkat permasalahan hukumnya, antara lain pengelolaan dana desa pada tingkat gampong di Aceh saat ini masih cenderung tertutup. Kondisi itu , menurutnya berpotensi korupsi yang besar karena masyarakat gampong setempat susah mengakses dana tersebut. Sebagai contoh terdapat beberapa kasus yang terjadi di Aceh yang terjadi penyimpangan desa sampai kriminalisasi geuchik. Dirinya menyarankan adanya transparansi penggunaan dana desa dengan keterlibatan semua pihak. Namun disisi lain juga diperlukan advokasi kepada geuchik dan masyarakat gampong itu sendiri.

“Perlunya pengoptimalan penggunaan dana desa untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa/ gampong yang berbasis pada penguatan Badan Usaha Milik Desa,” tutupnya.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here