Sebuah kritik dan autokritik bergaya acakadul tentang Festival 2018 Rentak Melayu Raya di Kota Langsa

Oleh; Nuriza Auliatami

AtjehUpdate.com,- Aceh Tamiang. Setidaknya, dalam penamaan wilayah yang terletak di perbatasan wilayah provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara ini, kita dapat menemukan perkawinan dua kata yang menunjukkan identitas kesukuan yang ditafsirkan menjadi nama kabupaten yang sangat belia ini.

Ada yang menyebutnya Tamiang, Te-miyang, Tumihang, ada juga yang menyebutnya sebagai “Da Miang” (dalam manuskrip sejarah tamiang di Perpustakaan Leiden, Belanda), Kan Pei Chiang ; dalam buku “wee pei shih”, sebuah manuskrip kuno Tiongkok yang ditata kembali oleh I.V.Mills, 1937:24). Masyarakat suku Aceh sendiri, melafalkannya “Teming”.

Ah, masyarakat Aceh sendiri mengakui aceh sebagai bangsa, dan barang tentu, Aceh bukanlah suku. Hal ini didasari oleh keberadaan Aceh sebagai suatu bentuk pemerintahan yang absolut dan berdaulat atas negeri, tanah, dan rakyatnya di masa sebelum Indonesia terbentuk menjadi suatu Negara kesatuan.

Lalu, jika Aceh adalah bangsa, maka Aceh tentu bukan sekadar suku. Bahasa aceh adalah bahasa kesatuan Negara di masanya. Hanya saja hal yang membuat suatu bangsa turun kasta menjadi sebuah suku adalah menyatunya aceh dibawah panji merah putih.

Lalu bahasa Aceh, milik siapa? Siapa penutur aslinya? Bagaimana proses morfologisnya? Bagaimana bentuk aksaranya? Ah, lagi-lagi kita akan menyoal tentang Aceh yang berpredikat sebagai satu-satunya wilayah yang tak punya jurusan Sastra Daerah (sastra aceh) di seluruh universitasnya.  Justru ini hal yang sudah tak layak lagi kita persoalkan. Tidak up to date!

Yang menarik di era revolusi industry 4.0 ini, adalah bagaimana manusia Indonesia terutama di Provinsi Aceh mulai menyadari bahwa tidak mungkin mengejar ketertinggalan pembangunan di Indonesia dengan Negara adidaya dan adikuasa yang ada. Tak perlu sampai amerika, untuk teknologi kesehatan saja, orang Indonesia, terutama di Aceh, sangat gemar berwisata ke Penang Hospital untuk berobat.

Hebatnya, setibanya di Aceh, “rumah sakit ulah lelaki” menjadi oleh-oleh pengetahuan yang dibawa untuk dijadikan guyonan. Ya, tidak mungkin dengan tradisi bergosip ria yang sudah menjamur ini, kita mampu mengejar ketertinggalan bangsa dalam hal pembangunan terutama sector teknologi.

Satu-satunya harapan ada pada potensi keragaman budaya dan pariwisata. Indonesia adalah negara yang kaya dengan beragam sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga sumber daya sosial-kultural. Berdasarkan realita tersebut, Indonesia haruslah memiliki skema perencanaan yang cukup rapih dan hati-hati dalam mengoptimalkan pengelolaan segala sektor sumberdayanya.

Ah, lupakan Indonesia! sudah sangat banyak netizen yang mengenalnya. Mari membahas Aceh Tamiang saja!
Aceh Tamiang merupakan suatu wilayah hasil pemekaran Aceh Timur yang secara sah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2002 melalui UU No.4 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dahulu, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang berada pada satu paying kewilayahan Aceh Timur.
Sama seperti Gayo dan Alas, Aceh Tamiang juga menjadi suatu wilayah yang pada awalnya didominasi oleh masyarakat perkauman melayu, suku Tamiang.

Ya, melayu bukanlah suku, tetapi perkauman, atau lebih familiarnya disebut sebagai komunitas atau rumpun. Sebab pada faktanya, wilayah perkauman melayu mencapai hingga di tanah madagaskar. Lalu apakah Aceh juga termasuk perkauman melayu? Ya! Sudah jelas. Tiongkok juga demikian rupanya.

Akan tetapi, hal ini mulai dibatasi dengan beberapa kesepakatan yang diikat menjadi syarat bahwa perkauman yang dimaksud adalah penggunaan bahasa, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat disuatu wilayah tersebut yang kemudian menjadi tali pengikat tentang apakah suatu suku disebut sebagai perkauman suku melayu, atau tidak.
Maka terjawab sudah, bahwa penggunaan bahasa Aceh sebagai suatu identitas kongkrit kesukuan saja sudah menafikan syarat bahwa Aceh masuk kedalam suku perkauman melayu.

Carut Marut

JIka kita melihat fenomena kesenian & kebudayaan yang ada di aceh akhir-akhir ini, tentu membuat bulu kuduk merinding, darah berdesir, dan kerongkongan yang telah kering karena kebanyakan berteriak memprotes soal pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang tidak berdampak sama sekali untuk pembangunan daerah terutama pada tingkat Kabupaten, carut-marut Peksimida, hingga pelaksanaan kegiatan “RENTAK MELAYU RAYA” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh di Kota Langsa. Apa? Kota Langsa?

Ya, itu pertanyaan yang sangat diatas rasa wajar. Apalagi jika masyarakat Aceh Tamiang yang mempertanyakannya. Lalu ada apa? Tentu kita bertanya demikian. Maka dari itu, guna memanfaatkan media social sebagai wahana demokratis berpikir dan mencipta wacana, saya menuliskan beberapa point kritik dan autokritik yang tidak akan saya jelaskan dengan panjang lebar.

Sebab saya sendiri adalah masyarakat Aceh Tamiang, “Terbiasa berpantun, sering melampirkan sampiran, Banyak bermukaddimah, inti dari kata-katanya hanya sedikit saja”. Meski begitu, saya akan berupaya untuk mendeskripsikan persoalan ini dalam beberapa poin dibawah ini :

1. Balada Hilangnya kongkritisme Budaya Tamiang dalam PKA 7
Ya, tentu kita perlu bertanya, mengapa anjungan kosong dua hari sebelum penutupan. Mengapa timbul cercaan terhadap konsep “ajang pamer kebudayaan” yang disuguhkan? Mari kita tanyakan pada “Titi Tamiang” yang menjadi Ikon dadakan dalam PKA tersebut.

2. Balada Depresinya kota Langsa dalam PKA 7
Ah, tenang, ini bukan mencaci-maki. Melainkan bercerita hal yang tentu bukan aib sama sekali. Kota langsa, sebagai kota madya yang ikut melepaskan diri dari aceh timur, pasti kalangkabut jika ditanya soal identitas kebudayaannya.
Coba tanyakan saja, Aceh Tamiang punya Tamiang, Alas punya Alas, Aceh Selatan Punya Jamee, Meulaboh punya gadis turunan portugis, Gayo apalagi! Lalu kota langsa, identitas sukunya apa? Aceh?

3. Eksplorasi pemahaman Melayu Raya (Serumpun), Sebuah Invansi Kota Langsa dalam mencari jatidirinya.
Salahkah? Tentu tidak!
Kota Langsa dalam hal kebudayaan, adalah ibarat remaja yang sedang menentukan style apa yang akan dia anut.

4. Pelaksanaan Program Provinsi yang berbasis “Suku Perkauman Melayu” di Kota Langsa menunjukkan bahwa Profesionalisme pemerintahan dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata Provinsi Aceh patut untuk dipertanyakan.

Salahkah? Nah, sila berpikir sendiri. Hal ini menyangkut penawaran pelaksanaan program kerja provinsi kepada kabupaten, penetapan, dan pengambilan keputusan mengenai kesiapan wilayah penyelenggara kegiatan.

5. Balada tersulutnya api kekecewaan masyarakat Aceh Tamiang kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan kegiatan “RENTAK MELAYU RAYA” di Kota Langsa. Salahkah? Tentu tidak!
Kita kan memang begitu, Jika kita tak bisa buat, orang lain jangan! Tak ada yang salah dari pemikiran ini, kan?

Dan setelah tulisan ini dilayarkacakan ke handphone anda masing-masing, tiba-tiba kita menciptakan bahasa pembelaan “alah, kalau macem ne, aku peh bisa buat”.

Okelah, selamat menikmati pembahasan yang alot ya, Kabupatenku!

*Penulis Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU Program Beasiswa Kemenpora RI, (2016) Konsentrasi Kajian Perencanaan Kebudayaan dan Kepemudaan dan saat ini berdomisili di Kualasimpang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here