AtjehUpdate.com, JAKARTA
Keberadaan teroris ISIS di Filipina dan simpatisannya di Indonesia sudah
mengarah pada keadaan darurat, sehingga perlu keputusan cepat untuk melibatkan
TNI dalam menyelamatkan kedaulatan NKRI. Namun revisi Undang-Undang Anti
Terorisme justru akan memasung tugas TNI untuk menjaga dan mempertahankan
kedaulatan NKRI dari serbuan teroris ISIS.
“Jangan pasung TNI dengan
Revisi Undang-Undang Anti Terorisme. Pemasungan peran TNI dalam pemberantasan
terorisme justru terlihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Anti Terorisme,”
demikian hal ini diingatkan Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T.,
MH., mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI (2011-2014) kepada
Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (3/6).
Ia menjelaskan, pemasungan
peran TNI dalam pemberantasan terorisme sangat terlihat pada pasal 43 B
Undang-Undang Anti Terorisme yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut,
Ayat 1
Kebijakan dan strategi
nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi
pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan
terorisme
Ayat 2
Peran Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.                       
Pada Ayat 1 dalam
Undang-Undang Anti Terorisme ini menurut Soleman B. Ponto, TNI harus tunduk
kepada ‘Koordinator’ yang tidak jelas, Karena hanya disebut sebagai Lembaga
Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan Terorisme.
Polri-pun harus tunduk kepada ‘Koordinator’ pembuat Kebijakan dan Strategi
Nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, yang tidak disebut namanya.
“Pada ayat ini TNI dan
Polri serta instansi lainnya kedudukannya sama tinggi sesuai dengan
kewenangannya,” jelasnya.
Tetapi Soleman B. Ponto
mengingatkan lagi, pada Ayat 2 dalam Undang-Undang Anti Terorisme ini, TNI
diletakkan hanya sebagai pembantu atau memberikan bantuan kepada POLRI. Artinya
TNI hanya diperankan tidak lebih dari ‘pembantu’ untuk mencari bukti pelanggaran
pidana. Dengan demikian menurutnya kewenangan TNI untuk melaksanakan Operasi
Militer sebagaimana yang diatur oleh pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI,
‘dipasung’ oleh ayat ini. Padahal pada ayat 1 kedudukannya sama tinggi.
“Karena itu menurut saya,
sebaiknya TNI tidak diatur dalam Undang-Undang Terorisme ini. Toh sudah diatur
secara jelas pada Undang-Undang TNI. Tidak diaturnya TNI dalam Undang-Undang
Terorisme, bukan berarti hilangnya hak dan kewajiban TNI dalam memberantas
Terorisme,” tegasnya.
Soleman B. Ponto
menegaskan, bahwa pemerintah tetap bisa menggunakan TNI untuk memberantas
terorisme. Karena penggunaan TNI tetap harus tunduk pada pasal 7 ayat 3
Undang-Undang TNI yaitu harus melalui kebijakan dan keputusan politik negara
yang diambil oleh Presiden dan DPR.
“Jadi TNI tidak bisa
semaunya sendiri, masih tetap terkontrol. Untuk itu maka pasal 43 B ini harus
dihapus,” tegasnya.
Kejahatan pada Negara
Sebelumnya, Jumat (2/6)
Soleman B. Ponto menjelaskan, bila pemerintah memutuskan bahwa tindakan terorisme
merupakan kejahatan pada negara yang mengancam kedualatan negara, maka yang
berlaku adalah Undang-Undang TNI dan atas dasar itu Presiden dapat
memerintahkan TNI untuk segera melaksanakan Operasi Militer sesuai
Undang-Undang TNI.
“Itulah sebabnya TNI tidak
perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Anti Terorisme,” tegasnya.
Menurutnya, untuk
memberantas terorisme, tugas dan kewenangan TNI sudah diatur dalam
Undang-Undang TNI. Jadi kalau teroris itu sudah diputuskan sebagai ancaman
terhadap kedaulatan negara, maka yang akan berlaku adalah Undang-Undang TNI,
disitu TNI dapat melaksanakan operasi militer untuk membarantas terorisme.   
“Sangat tidak tepat kalau
TNI dimasukan kedalam Undang-Undang Anti Terorisme. Dalam Undang-Undang
Terorisme, karena dalam Undang-Undang Terorisme, teroris itu hanya dianggap
sebagai pelanggar hukum saja. Kalau pelanggar hukum dihajar oleh TNI maka akan
terjadi pelanggaran HAM,” jelasnya.
Pontoh menjelaskan, ketika
pertama kali seseorang melakukan pembunuhan dengan menggunakan bom (teroris)
maka  kasusnya adalah sama dengan
pembunuhan dengan menggunakan pisau.
“Pembunuhan itu adalah
peristiwa atau perbuatan pidana. Sehingga baginya berlaku  tindakan pidana dibawah Undang-Undang Anti
Terorisme dan atau Undang –Undang Pidana,” katanya.
Namun apabila ternyata si
pembunuh itu tidak sendiri, ada banyak yang terlibat, mereka menguasai wilayah
tertentu, mereka mampu menyerang dalam waktu lama,   maka berubah kondisinya, sudah menjadi
ancaman terhadap kedaulatan.
“Saat itulah Presiden dan
DPR dapat memutuskan bahwa tindakan  yang
harus digunakan adalah Operasi militer berdasarkan Undang-Undang TNI. Atau
Presiden bisa segera memerintahkan TNI langsung, kemudian nanti melaporkan dan
disetujui DPR, sesuai Undang-Undang TNI,” jelasnya.[Red/bergeloracom]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here