KPP Pratama Langsa : Cuma Imbauan

AtjehUpdate.com,- Kualasimpang, Sutoyo, karyawan perusahan perkebunan sawit PT Seumadam, Aceh Tamiang mendatangi Kantor KPP Pratama Langsa untuk mengklarifikasi dugaan identitasnya dicatut perusahaan tempatnya bekerja, Kamis (28/2). Dia pun mendesak pihak berwenang mengusut kebocoran identitas tersebut.

“Ini salah alamat, takutnya nama saya dicatut oknum tertentu,” kata Sutoyo, Kamis (28/2).

Dijelaskannya dalam surat imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan yang diterimanya, dirinya disebut telah menunggak pajak sejak 2015. Diterangkan pula kalau jumlah peredaran usaha yang dimiliki Sutoyo senilai Rp 4,8 miliar per tahun.

“Saya cuma pekerja, makan gaji. Mana ada uang saya sebanyak itu,” ucapnya.

Sutoyo melalui kuasa hukumnya, Said Zahirsyah tengah berupaya mengusut penyebab terbitnya tagihan ini. Dikhawatirkan penagihan ini hasil rekayasa oknum tertentu yang ingin meraih keuntungan dengan “menumbalkan” Sutoyo.

“Maaf saja, usia beliau sudah 71 tahun. Kita tidak ingin faktor usia ini dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk berbuat jahat,” kata Said.

Said yang juga Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh menambahkan, objek pajak yang ditetapkan dalam surat tagihan itu adalah kawasan HGU perkebunan kelapa sawit di Seumadam. Dia menduga ada konspirasi oknum-oknum tertentu untuk menggelapkan pajak. Indikasi ini muncul setelah Sutoyo pernah mengkonfirmasi tagihan ini ke petugas Pajak.

Said mengungkapkan kalau Sutoyo bukanlah satu-satunya karyawan yang mendapat tagihan ini. Namun karena alasan takut sanksi dari manajemen perusahaan, karyawan lain memilih diam. “Sejauh ini total ada lima karyawan. Tapi baru Pak Sutoyo yang berani mengungkapnya. Kami akan terus usut mengapa bisa begini,” tukas Said.

Kepala KPP Pratama Langsa, Priyambudi ketika dikonfirmasi menjelaskan surat yang ditujukan kepada Sutoyo hanya bersifat imbauan terkait laporan SPT yang akan berakhir 31 Maret. Masyarakat diminta tidak perlu paranoid menyikapi imbauan ini.

“Itu sifatnya hanya klarifikasi. Bila tidak memiliki kebun seperti yang tercantum dalam surat, kami persilahkan klarifikasi,” kata Priyambudi, Kamis (28/2).

Dalam tahapan klarifikasi itu wajib pajak dipersilahkan mengklarifikasi asetnya untuk diperbarui. Pada kasus Sutoyo ini, Priyambudi mengklaim persoalan sudah selesai karena Sutoyo sudah diarahkan membuat permohonan non-efektif. “Nanti kita survey, kalau benar (tidak memiliki kebun), kita non-efektifkan,” bebernya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here