AtjehUpdate.com,- Banda Aceh, Dalam upaya menyelamatkan tanah indatu dan menolak pertambangan di Beutong, Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) mengadakan diskusi publik di gedung aula rektorat UIN Ar-Raniry, Rabu (26/09/2018).

Diskusi publik turut dihadiri beberapa narasumber seperti febi mutia, S.T. M,SC dosen pertambangan di Unsyiah, Teuku Marlian SH, Sebagai DLHK Aceh, Nurzahri,S.T, anggota DPRA komisi B dan Muhammad Nur dari WALHI Aceh, juga turut hadir perwakilan dari masyarakat Beutong, Malik Ridwan.

Berdasarkan amatan AtjehUpdate.com, dalam diskusi tersebut para Narasumber juga sepakat menolak didirikannya pertambangan di daerah Beutong.

Nurzahri mengatakan, pertambangan bisa dilakukan jika sesuai dengan kriteria dan kerangka acuan menurut UU RI juga harus ada izin dari DPRA.

Sementara itu, Malik Ridwan sebagai masyarakat di daerah Beutong menolak keras berdirinya Pertambangan PT EMM .

“Kehadiran perusahaan tersebut, bisa mencemari lingkungan Beutong yang masih alami. Jika pertambangan ini ada jadi jangan harap ikan kerling segar dapat kita rasakan dan air bersih tidak dapat kita rasakan lagi karena yang ada limbah dari pertambangan dan kamipun tak bisa lagi bercocok tanam seperti biasanya” terangnya.

Ditambahkan Malik, manfaat yang didapatkan oleh Negara jika PT EMM ini berdiri yaitu hanya orang Aceh diterima menjadi pekerja di perusahaan tersebut .

“Jika Bupati tidak mau menandatangani petisi penolakan PT EMM berarti bupati ‘pengecut’ dan jika ini bertahan maka konflik kedua akan berjalan” tegasnya kembali.

Senada dengan Malik, Muhammad Nur juga mengakui bahwa banyaknya aksi keras oleh masyarakat Beutong itu membuktikan bahwa keinginan tersebut memang murni dari masyarakat sendiri, bukanlah keinginan segelitir orang saja .

“Banyak pertambangan lain di Aceh tidak dibakar, jadi petisi ini untuk merawat kekayaaan tersisa . Karena jika semua diambil maka mati lah Aceh, Saya rasa contoh yang paling sengsara yaitu Nagan Raya karena didarat telah dipenuhi sawit dan di atas dengan ladang Pertambangan nya” ujar perwakilan WALHI Aceh.

Diskusi Publik tersebut juga menarik kesimpulan bahwa dibutuhkan dukungan yang terus menerus dari seluruh aktivis terutama Mahasiswa serta organisasi dan ormas lainnya demi menyelamatkan tanah indatu , khususnya menolak pertambangan di Beutong .

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berangsur-angsur dan secara tegas menolak rencana pembukaan tambang emas skala besar di daerah mereka.

Menurut Masyarakat, kehadiran perusahaan akan menimbulkan bencana dan mengancam keselamatan warga. “Kami tidak mau ada perusahaan, apalagi tambang emas. Hutan di Beutong masih bagus, kami khawatir, jika hutan rusak akan datang bencana,” ujar Muharuddin, salah satu warga Beutong.

Menurut Muharuddin, banyak daerah yang sungainya tercemar setelah dijadikan tambang. Tidak ada yang bertanggung jawab, masyarakat jadi korban.

“Yang kaya dan sejahtera karena pertambangan itu hanya pemilik perusahaan dan pejabatnya. Sementara pekerja dan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan tetap miskin, bahkan makin menderita karena lahannya dikuasai perusahaan,” imbuhnya.

Berdasarkan data Walhi Aceh, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Surat Keterangan Nomor: 66/1/IUP/PMA/2017 pada 19 Desember 2017 untuk PT. Emas Mineral Murni (EMM). Lahan yang digarap mencapai 10 ribu hektar. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)ini akan menambang emas di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.(yatimah/ipol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here