AtjehUpdate.com, LANGSA – Pemadaman aliran listrik yang
dilakukan pihak PLN hampir diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
Aceh, ternyata berdampak buruk terhadap berbagai sektor. Rakyat Aceh sebagai
konsumen listrik Negara dibuat tak berdaya. Mau tak mau atau suka tak suka,
konsumen harus menerima perlakuan (pemadaman aliran listrik) tersebut.
Sementara keberadaan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), juga dinilai
tak bisa berbuat banyak. Malah lembaga yang notabene bekerja untuk melindungi
konsumen itu dianggap telah “Mandul“,
karena tak mampu memperjuangkan hak-hak konsumen.
Koordinator Forum Peduli
Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin, kepada atjehupdate.com, Rabu (5/4),
mengatakan, selama bertahun-tahun kondisi listrik di Aceh sangat
memprihatinkan. Pemadaman bergilir yang dilakukan pihak PLN dalam jangka waktu
yang relatif lama, telah membuat konsumen listrik negara ini sangat dirugikan.
Anehnya, dampak besar akibat kerugian yang dialami konsumen listrik di Aceh seperti
terabaikan. Keberadaan lembaga perlindungan konsumen di Aceh seperti YaPKA,
dinilai tidak mampu memberikan advokasi yang baik guna memperjuangkan hak-hak
konsumen listrik Aceh.

“Memangnya apa yang
telah dilakukan lembaga perlindungan konsumen di Aceh seperti YaPKA ini dalam
memberikan pembelaan terhadap konsumen. Yang ada, konsumen listrik dibuat makin
tak berdaya. Tak ada kompensasi kerugian yang bisa diberikan oleh PLN ketika
listrik padam. Ini seharusnya kan kerja lembaga konsumen itu untuk
memperjuangkannya,” ungkap Nasruddin.
Dikatakannya, keberadaan
lembaga perlindungan konsumen di Aceh sepertinya tidak bekerja dengan baik dan
benar. Ketika konsumen listrik negara merasa sangat dirugikan dengan aksi
pemadaman aliran listrik yang dilakukan PLN dengan dalih perbaikan/pemeliharaan
pembangkit, lembaga perlindungan konsumen seperti sembunyi  dalam lemari. Malah dalam setiap moment
tertentu, para petinggi YaPKA sering terlihat “mesra” dengan
manajemen PLN Aceh, sehingga konsumen listrik negara di Aceh semakin ragu
lantas muncul asumsi miring terhadap lembaga perlindungan konsumen dimaksud.
“Tak ada aksi nyata
yang  bisa dirasakan manfaatnya oleh para
konsumen, dari hasil kinerja lembaga yang mengaku melindungi konsumen ini. Jadi
lebih baik bubarkan saja lembaga perlindungan konsumen di Aceh, karena
keberadaannya sama sekali tidak bermanfaat,” kata Nasruddin.
Sementara itu pimpinan
Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati, melalui pesan whatsapp kepada
atjehupdate.com, membantah semua informasi miring yang dialamatkan kepada
lembaganya.
Menurutnya, YaPKA telah
melakukan banyak hal untuk melindungi konsumen listrik Negara, diantaranya
mengkritisi PLN dalam hal pemadaman listrik setelah 17 tahun.
Selain itu melakukan  gugatan PLN ke Pengadilan, meskipun YaPKA kalah
karena konsumen tidak mau bersaksi, serta masih banyak lagi kerja nyata yang
dilakukan dan tak mungkin diuraikan satu persatu, kata Fahmiwati.
Dikatakannya, dalam
bekerja YaPKA lebih mengedepankan azas kesantunan, koordinasi dengan semua
pihak, guna menyelamatkan masyarakat atau melindungi konsumen.
“Tapi bukan berarti
kami bisa dibeli. Boleh tanya lah ama pihak PLN. Yang kami minta komitmen PLN
selaku pelaku usaha agar memberi pelayanan terbaik bagi konsumen (karena masih
jauh dari harapan),” demikian Fahmiwati.[ZAL/Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here